Persentase 3 Sumber Biaya Pembangunan IKN Nusantara, APBN, KPBU dan Swasta Murni

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah menetapkan 3 sumber pembiayaan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Dari jumlah tersebut, pembiayaan dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU adalah yang paling besar.

Sementara, dari APBN yang paling kecil.

Meski demikian, saat ini pembangunan IKN Nusantara yang berlangsung di lokasi semuanya masih bersumber dari APBN>

Dilansir dari Kontan, porsi penggunaan APBN untuk proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak berubah yakni tetap 20 persen.

Berdasarkan rencana, total kebutuhan pendanaan proyek IKN sekitar Rp 466 triliun.

Jumlah itu terdiri dari pembiayaan APBN sekitar Rp 89,4 triliun (20 persen), KPBU dan swasta sekitar Rp 253,4 triliun (54 persen ), serta BUMN & BUMD sekitar Rp 123,2 triliun (26 persen ).

Juru Bicara RUU IKN Diani Sadiawati menjelaskan, revisi UU IKN tidak mengubah besaran porsi anggaran APBN dalam pembangunan IKN.

Diani menyebut, revisi UU IKN akan memasuki tahapan rapat panitia antar kementerian (PAK) pekan depan.

Diharapkan revisi UU IKN dapat ditetapkan DPR pada Juli mendatang.

Baca juga: Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia Tinjau Progres Pembangunan IKN Nusantara

Baca juga: Soal Lahan Hingga Tahun Politik, Alasan Investor Belum Investasi di IKN Nusantara

“(Soal porsi pendanaan APBN) dalam Perubahan UU IKN sampai dengan draft terakhir masih tetap, tidak ada perubahan,” ujar Diani, Kamis (4/5).

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan, sebelum berinvestasi, investor akan melihat apa saja yang dilakukan pemerintah terkait dengan IKN.

Sebab itu, pada tahap awal pembangunan IKN akan menggunakan APBN.

Endra menyebutkan, pembangunan infrastruktur dasar pada tahap awal menunjukkan keseriusan pemerintah untuk membangun IKN.

“Kalau sudah liat keseriusan pemerintah, investor akan masuk,” ujar Endra.