Jusuf Kalla Bicara Soal Pilpres 2024, Anies Baswedan Hingga Hubungannya dengan Presiden Jokowi

Sebelumnya kita ada perjanjian setiap dua bulan bertemu, membantu memberikan saran dengan pengalaman-pengalaman yang ada.

Sudah bertahun-tahun saya jalani itu.

Baca juga: Viral Rumah Pensiun Jokowi, Wapres Juga Bakal Kebagian, Cek Cerita Jusuf Kalla

Kalau selama proses kampanye ini, sepengalaman Pak JK tiga kali Pemilu, faktor terpenting apa?

Pertama paling penting memang pengetahuan tentang kita ini secara individu, punya pengalaman, dan dikenal.

Bukan mau kampanye, baru dikenal, sebelumnya ya.

Karena waktu itu saya Menko Kesra kan, contohnya ya saya damaikan konflik Poso, Ambon, ya orang kenal saya itu sebagai juru damai.

Jadi ada legacy, orang mengenalnya, di samping juga dulu saya dekat dengan bidang keagamaan, keumatan.

Kalau saya masuk pesantren, itu biasa bukan tiba-tiba, tapi masyarakat ya melihat juga.

Apakah sosmed di pemilu saat ini mempunyai pengaruh?

Pasti, tapi berbeda dari tahun ke tahun, walau sekarang itu mungkin sudah di atas 50 persen pengaruhnya, lebih pengaruhnya.

Orang di kampung kan ada yang belum punya medsos.

Kalau zaman dulu kan ke tivi, ke media, media mainstream, tapi karena diatur di tivi hanya sekian jam boleh oleh KPU.

Baca juga: Blak-blakan! Akhirnya Jusuf Kalla Angkat Suara, JK Bocorkan 2 Kriteria Wajib Cawapres Anies Baswedan

Sebagai politisi senior tentu mengikuti perkembangan politik kita. Gimana komentar bapak soal dinamika politik kita ini?

Kalau saya amati dari ini kan pemilu yang ke-5 dan inilah yang agak panjang masalahnya. Dulu pertama 2004 itu kan 5 pasangannya tapi karena threshold ya dan aman-aman saja, nah sekarang akibat Threshold 20 persen terjadi dua kali dua paslon yang cocok tapi harus 20 persen kemudian baru nanti menghadapi kampanye baru pemilihan nah itu agak panjang dan juga bagi calon itu agak membingungkan juga masalahnya.

Ya mencari pasangan yang cocok sajalah, masih 2 bulan ini, yang kita harapkan ini pemilu yang sesuai yang dengan negara demokrasi, salah satu indikatornya kan pemilihan pemimpin dengan cara pemilu terbuka jurdil luber.

Ini prinsip pokok yang sebenarnya harus ditanam, nah karena ini penggantian pasti pergantian pemimpin atau rezimlah katakanlah, maka harapan kita harus mulus, dan dibutuhkan di lain pihak pemerintah atau negara atau presiden itu merupakan wasit melihat menjaga pemilihan ini sesuai dengan peraturan yang ada, nah sekarang banyak indikasi-indikasi baik terbuka dan tertutup.

Pak presiden banyak diminta perhatiannya agar kembali ke yang baik, selalu saya katakan jangan terlalu jauh, sampai pengumuman koalisi ada suka atau tidak suka, kalau presiden musti berada di tengah karena tidak akan ikut lagi.

Memang beda kalau mau running lagi, itu kan pasti yaa, tapi walaupun running lagi ya diharapkan jangan memanfaatkan aparat karena itu yang membelah kalau aparat pemerintahan itu mengikuti arahan presiden yang ada, saya dua kali kali mengikuti ya pemilu, pas zamannya Bu Mega ya walaupun Bu Mega ikut dia sama sekali tidak mau mempergunakan aparat, karena dia tahu dasarnya, juga SBY pad akhir masa jabatannya.

Pak JK melihat ini Pak Jokowi terlalu jauh ikut campur?

Ya di Indonesia tidak lagi rahasia, ini bagi saya hanya mengingatkan agar mencapai pemilu yang jurdil yang adil dan bebas, walaupun sistem pemilu kita yang terumit ya, tapi damai sebenarnya selama lima kali gak ada konflik antara masyarakat yang ada korbannya penyelenggaranya karena rumitnya ini, ada Pilpres, parlemen di samping partainya ada nama-namanya juga dicoblos, pelaksanaannya perhitungannya susah.

Baca juga: Blak-blakan! Jusuf Kalla Beber Alasan Pilih Anies Baswedan Ketimbang Ganjar Pranowo atau Prabowo

Pak JK setuju tidak adanya PT 20 persen?

Saya cenderung tidak setuju, tapi turun PT sehingga bisa calon itu tidak kawin paksa istilahnya. Ya 10 persen, dan tidak mahal jadinya,banyak kesempatan untuk maju, kalau ini mahal ongkosnya.

Kalau Pak JK lebih cenderung mana tertutup atau terbuka?

Sebenarnya yang dulu tertutup ya yang mengubah itu usul saya sebagai ketum Golkar karena agak rakyat memilih wakil yang dia kenal, ya tidak hanya nomor-nomor. Kalau terbuka yang kampanye calon itu sendiri jadi partai agak bebannya tidak sesusah tertutup, kalau tertutup ya kampanye partai dan calon yang aktif paling hanya 3 atau 4 kan nomor-nomor yang lain buat apa, dan cara hitungnya gampang, partai saja, jadi kalau tertutup lebih sederhana.

Kalau (terbuka) ini bukan sedikit rumit, tapi rumit dan sulit, sampai dihitungnya 20 jam dan itulah yang membuat penyelenggara TPS kelelahan sehingga banyak yang meninggal.

Tapi sekarang ini saya pikir apapun pilihannya itu benar mau tertutup terbuka oke saja, lama-lama nanti saya kira untuk meringankan benar karena juga pada praktiknya 90 persen yang terpilih itu tetap nomor yang di atas, hasilnya tetap sama, cuma satu kebaikannya calon itu kenal rakyatnya dan rakyat kenal orang itu tahu siapa yang dipilih, itu penting bagaimana mengombinasikan itu.

Banyak orang berpendapat lebih cenderung support pak Anies karena sama-sama KAHMI, bener ga pak?

Ya tentu ada saja pilihan-pilihan bukan hanya karena kedekatan, saya juga selalu saya bilang saya pilih karena kriteria, kriterianya punya elektabilitas/integritas yang kuat, kedua itu punya pengalaman, ketiga punya kecerdasan karena untuk negara sebesar ini kalau diurus oleh yang tidak berpengalaman.

Kalau dia walikota bolehkan tapi kalau calon gubernur tanpa pengalaman pemerintahan. kenapa waktu itu Bu Mega meminta saya mendampingi Pak Jokowi karena saya dianggap berpengalaman di pemerintahan.

Keempat track record yang baik, nah dari kriteria kriteria itu yang paling mendekati ya Anies, dia pernah sekali jadi gubernur pernah menteri, dan itu penting, bagaimana kalau Pak Jokowi hanya dua tahun jadi gubernur menteri tidak pernah, karena itu ya saya dampingi.

Baca juga: Blak-blakan! Akhirnya Jusuf Kalla Angkat Suara, JK Bocorkan 2 Kriteria Wajib Cawapres Anies Baswedan

Kalau menurut Pak JK yang pas mendampingi Pak Anies itu yang punya pengalaman juga untuk menutup kekurangannya?

Ada dua syarat, pertama ya punya elektabilitas juga sehingga membawa suara ya katakanlah 15-20 persen karena sehebat-hebatnya calon itu membawa suara tidak lebih dari 35 persen, jadi harus ada yang sampai 15-20 persen.

Coba lihat survei-survei itu tak pernah lebih dari 30 persen, 20 persen malah. Kedua, bisa membantu dalam pemerintahan, punya pengalaman juga supaya jangan hanya menjadi ban serep.

Kalau Pak JK kecenderungan seperti itu, apa yang bapak support nanti untuk pak Anies?

Kita lihat perkembangan yang ada, kampanye debat-debat itu muncul ketahuan, kecerdasan pengalaman, track recordnya apa yang dibuat sebelumnya.

Apakah logistik dan dana itu jadi faktor utama dari proses kampanye dan seseorang bisa jadi presiden-wapres?

Faktor utama tetap orangnya tetapi harus didukung oleh sistem logistik pasti, contohnya begini untuk mencapai 20 persen, partai-partai masih butuh biaya, masa kampanye bukan.

Saya punya teman perdana menteri Singapura, anda naik mobil dari ujung timur Jawa Barat itu bisa satu Singapura, tapi Indonesia ini dari timur ke barat butuh tujuh jam, siapa pun didatangi, dan semua itu lihat saja semua charter pesawat karena waktu kampanye 75 hari kalau mau pake pesawat ya enggak sampai-sampai, logistik kampanye kita buat acara-acara belum lagi sekarang ini sudah main amplop.

Amplop itu tidak banyak pengaruh, contohnya ini saya punya ART pulang kampung lima tahun sekali, saya tanya bagaimana di kampung? Ya pak saya terima 15 amplop, dari provinsi kabupaten-kota, semuanya bawa amplop, nah itu siapa yang dia pilih tidak jelas kan? Ini terlalu banyak, tapi bagi orang di kampung ya terima saja.

Baca juga: Anies Baswedan Dipastikan Dapat Dukungan Jusuf Kalla, JK: Cawapres Anies Jangan Cuma jadi Ban Serep

Bagi orang Indonesia ini kalau running jadi presiden ini selama kampanye saja perlu Rp100 triliun? Kebanyakan enggak?

Kebanyakanlah

Kalau 50 T?

Enggak

25T?

Jauhlah

Berapa pak?

Pengalaman saya itu tahun 2014 itu saya pas wakil presiden itu kita bagi kira-kira keluar Rp2 triliun

Pengeluaran terbesar pada saksi atau apa?

Saksi, itu sudah lebih dari Rp1 triliun. Selebihnya buat kampanye. Kira-kira ya Rp3 triliun. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Artikel ini telah tayang di TribunJogja.com dengan judul Wawancara Eksklusif dengan Jusuf Kalla: Dinamika Politik, Kritik Jokowi hingga Alasan Pilih Anies