Balasan Ganjar Pranowo, Gagasan Kandidat Capres Harus Siap Ditelanjangi, Capres PDIP: Jangan Baper

TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar capres Ganjar Pranowo dalam isu Pilpres 2024 terkini.

Balasan Ganjar Pranowo merespon isu data hoaks capres 2024 jadi sorotan.

Usai rival politiknya, Anies Baswedan tersandung dugaan hoaks dan ujaran kebencian.

Cepres PDIP, Ganjar Pranowo mengingatkan agar gagasan dan program kandidat capres harus siap ditelanjangi.

Bahkan Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa kandidat capres tidak boleh baper atas koreksi masyarakat.

Selengkapnya ada dalam artikel ini.

Baca juga: Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto Berebut Suara Jokowi, Bos PKB Cak Imin: Presiden Harus 2 Kaki

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta seluruh calon yang terlibat kontestasi dalam pemilu agar bersiap dengan hoaks yang berkembang.

Hal itu disampaikan Ganjar Pranowo dalam Talkshow Series Mata Lokal Memilih #4 yang digelar TribunJateng di Hotel Santika pada Kamis (25/5/2023).

Menurutnya, hoaks jelang Pemilu adalah hal yang sangat pasti akan terjadi.

"Sebanyak apa nanti produksi hoaks akan muncul," papar Ganjar.

Ganjar Pranowo lantas berpesan agar nantinya para kandidat bersiap untuk ditelanjangi terkait program dan gagasan yang dipaparkan.

"Para kandidat harus siap ditelanjangi satu per satu, tabahkan hatimu," ungkap Ganjar.

Ganjar pun mengaku, agar tak ada calon yang nantinya baper.

"Pesan saya bahasa saya enggak usah baper," tegasnya.

Baca juga: Siapa yang Disukai Pemilih Wanita dan Pria di Pilpres 2024, Ganjar Pranowo, Prabowo atau Anies?

TGB Kritik Anies Baswedan Soal Data Hoaks

Menurut TGB, jika Anies Baswedan lebih fair dan menyampaikan data secara utuh, maka pembangunan jalan non tol di era Presiden Jokowi jauh lebih banyak.

"Pembangunan jalan tidak berbayar pada masa Presiden Jokowi, mulai jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa, maka angkanya adalah sekitar 340 ribu kilometer. Jauh di atas pembangunan jalan tidak berbayar pada era sebelumnya," kata TGB.

TGB pun mempertanyakan, kenapa pria bernama lengkap Anies Rasyid Baswedan itu tidak menyebut data secara utuh.

"Saya tidak tahu ini sangaja atau tidak sengaja. Mestinya sebagai bakal calon presiden beliau memaparkan secara utuh," kata TGB.

Dalam pidato tersebut, Anies, kata TGB, tidak menyebut data jalan desa yang dibangun di era Presiden Jokowi.

Di mana selama 9 tahun memimpin sampai akhir 2022, Presiden Jokowi telah membangun lebih dari 316 ribu kilometer jalan desa.

"Kita tahu, bicara tentang mengurangi kesenjangan, bicara tentang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rayat Indonesia, salah satu instrumennya adalah meningkatkan kemakmuran di tingkat desa," kata mantan gubernur Provinsi NTB ini.

Meningkatkan kemakmuran di tingkat desa, ujar TGB, yakni dengan mempercepat aktivitas ekonomi dan memperbesar porsi ekonomi yang dirasakan masyarakat tingkat desa.

Salah satu strateginya adalah mengurangi biaya logistik dan memperlancar arus barang dan jasa di desa.

"Produksi-produksi petani kita, padi, kedelai, sapi dan segala macam yang diprodiksi di tingkat desa itu harus dapat diakses dengan mudah, harus memiliki sarana logistik yang baik," katanya.

Karena itu, kata TGB, pembangunan jalan desa memegang peranan sangat penting untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sekaligus untuk mengurangi ketimpangan antara desa dan kota.

Jadi menurut TGB, Anies Baswedan seharusnya juga menyebut, pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, lebih dari 316 ribu kilometer jalan desa yang tidak terbangun pada masa sebelumnya, kini teratasi.

TGB menambahkan, hal itu belum termasuk infrastruktur lain di tingkat desa yang dibangun di era Presiden Jokowi.

Di antaranya, lebih dari satu setengah juta meter jembatan di tingkat desa, lebih dari 500 ribu unit air bersih, dan 42 ribu lebih Posyandu.

Serta beragam infrastruktur di tingkat desa yang menjadi perhatian Presiden Jokowi selama sembilan tahun.

Sebelumnya dalam pidato pada Milad ke-21 PKS di Istora Senayan itu, Anies mengatakan,
pada era Jokowi berhasil dibangun jalan tol sepanjang 1.569 kilometer dari total jalan tol saat ini 2.499 kilometer.

"Pemerintah kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang di periode sebelumnya, 63 persen dari seluruh jalan tol berbayar di Indonesia itu dibangun di masa sekarang, sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km, itu adalah jalan berbayar," ucap Anies.

Namun, kata Anies, hal tersebut tidak dengan jalan tak berbayar yang bisa digunakan seluruh masyarakat tanpa ada biaya tambahan lainnya.

Menurut pria kelahiran Kuningan, Jabar tahun 1969 itu, era Jokowi hanya berhasil membangun jalan kurang lebih sepanjang 19.000 kilometer.

Baca juga: Blak-blakan Ganjar Pranowo Beber Pendampingnya di Pilpres 2024, Bukan Nasaruddin Umar Jadi Cawapres

"Saya bandingkan dengan pemerintahan yang lalu, di jaman pak SBY jalan tak berbayar yang dibangun sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat," katanya.

Anies kemudian mengerucutkan perbandingan jalan yang dibangun oleh pemerintah pusat, yaitu jalan nasional. Selama Jokowi memimpin, hanya sekitar 500 kilometer jalan nasional yang terbangun, sedangkan era SBY bisa 20 kali lipat dari pencapaian Jokowi saat ini.

"Jika dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional membangun sepanjang 500 kilometer, di era 10 tahun sebelumnya 11.800 kilometer, 20 kali lipat," ucap Anies.

"Kita belum bicara mutu, standar dan lain-lain, kita bicara panjang," sambung Anies.

Doktor lulusan Amerika Serikat itu juga mengatakan, kedua infrastruktur baik jalan gratis maupun jalan tol sama-sama dibutuhkan.

Namun, kata Anies, yang perlu diperhatikan adalah keberpihakan dalam menentukan prioritas kebijakan untuk seluruh kelas masyarakat.

"Ketika bicara infrastruktur ekonomi memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya. Kita perlu memikirkan ke depan institusi yang inklusif, infrastruktur yang membangun keseharian," katanya mengakhiri pidato politik itu. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Tuan Guru Bajang Sebut Anies Baswedan Tidak Fair Karena Menyampaikan Data Setengah-setengah