Pembangunan IKN Nusantara Ancaman Deforestasi Kaltim, Transformasi menjadi Hutan Lagi Perlu 99 Tahun

TRIBUNKALTIM.CO - Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke IKN Nusantara Kalimantan Timur (Kaltim) hingga saat ini masih menjadi perdebatan salah satunya terkait dengan ancaman deforestasi. 

Pembangunan IKN Nusantara di Penajam Paser Utara (PPU) Kaltim dikhawatirkan berdampak merusak hutan Kalimantan yang terkenal sebagai paru-paru dunia.

Bahkan pembangunan IKN Nusantara menjadi ancaman deforestasi di Kaltim.

Dalam Fisipol Leadership Forum Live bertajuk Transformasi Kalimantan Timur Sebagai IKN Baru Menuju Masyarakat Hijau yang digelar pada Selasa (23/5/2023) di Fisipol UGM, Dosen Fakultas Kehutanan UGM, Dwiko Budi Permadi menyebut adanya ancaman deforestasi dalam pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

Deforestasi secara terencana terjadi pada sektor-sektor yang memanfaatkan lahan hutan, mengkonversi serta mengubah peruntukan lahan hutan.

"Pemerintah mengusung konsep IKN kota maju, pintar, hijau, forest city, di mana 75 persen IKN merupakan kawasan hijau.

Namun, menjadi pertanyaan kritis karena status 256 ribu hektar itu hutan, jika 75 persen kawasan hijau berarti melakukan deforestasi sebesar 30 persen untuk pembangunan infrastruktur dan sebagainya," kata dia mengutip laman UGM, Rabu (24/5/2023).

Dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com, Dwiko menjelaskan, dari laporan Bappenas diketahui bahwa kondisi hutan di kawasan IKN juga tidak berada dalam kondisi baik.

Dari 256 ribu hektar kawasan hanya 43 persen saja yang berhutan.

Artinya, terjadi deforestasi yang cukup besar yakni pada 57 persen kawasan.

"Berarti harus meningkatkan forset recovery.

Lalu, mampukah mentransformasi hutan eukaliptus yang kualitasnya lebih rendah dari primer menjadi hutan tropis yang mampu mensuplai oksigen, biodiversitas, mempertahankan kelestarian hutan dan lainnya?" tegas dia.

Baca juga: Rapat bersama Sri Mulyani, Demokrat dan PKS Minta Pembangunan IKN Nusantara Ditunda, Bukan Prioritas

Sementara itu, lanjutnya, menurut catatan KLHK kemampuan untuk melakukan rehabilitasi hutan 900 hektar per tahun dengan persen keberhasilan yang rendah.

Selain itu, membutuhkan waktu sekitar 99 tahun untuk bisa mentransformasi hutan IKN menjadi hutan kembali.

"Nah, itu situasi seperti itu harus kita bagaimanakan.

Kami punya teknologi reforestasi close to nature yang sidah dipraktikan mampu meningkatkan cadangan karbon dari 100 menjadi 200 ton per hektar, tapi political will dari pemerintah seperti apa untuk ini.

Apakah IKN bisa jadi spirit baru untuk mentransformasi?" jelas dia.

Dwiko pun mengusulkan supaya prinsip pembangunan IKN bisa diterapkan di seluruh kota di Indonesia.

Menurutnya, untuk mewujudkan kota pintar, maju, dan hijau di Indonesia tidak perlu menunggu pembangunan IKN di Kalimantan Timur selesai.

"Presiden Jokowi juga perlu meminta semua kota harus memenuhi kriteria IKN. Ini menjadi tantangan para pemimpin di masa depan," tegas dia.

Dia mengatakan jargon atau prinsip pembangunan IKN bisa diwujudkan di kota-kota Indonesia lainnya.

Key Performance Indicator (KPI) untuk IKN dapat diterapkan pada kota-kota saat ini seperti Kota Samarinda, Medan, Surabaya, Yogyakarta, dan lainnya.

Baca juga: Warga Sepaku Keluhkan Pembayaran Katering untuk IKN Nusantara, Pesan 500 Porsi, 3 Bulan Baru Dibayar

"Kenapa harus menunggu IKN untuk mentransformasi kota kita menjadi lebih liveable, lebih ramah lingkungan, dan lebih berkeadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Itu pertanyaan kami kepada para pemimpin di daerah dan di tingkat pusat," jelas dia.

Koordinator Gusdurian Peduli, A’ak Abdullah Al Kudus menyampaikan upaya rehabilitasi hutan memang bukanlah hal yang mudah.

Dia menceritakan pengalaman melakukan rehabilitasi hutan di Lemongan, Jawa Timur dari penamaman 10.000 pohon hanya sedikit yang mampu bertahan hidup.

"Kalau tadi yang dibicarakan Pak Dwiko dari kemampuan KLHK melakukan rehabilitasi itu, kami di Gunung Lemongan menaman 1.000 pohon yang hidup 30 atau 100 pohon saja sudah hebat.

Lalu, dengan sekitar jutaan hektar jadi apakah mungkin sampai 2045 bisa menjadi hutan lagi?" ungkap dia.

Dia pun mempertanyakan untuk pembangunan IKN dengan konsep forest city.

Apakah nantinya membangun kota dalam hutan atau hutan dijadikan sebagai kota, bahkan akan membuat hutan kota.

"Katanya 70 persen nantinya kan jadi RTH.

Nah, sekarang kawasannya rusak, ada 144 pemegang konsesi tambang jangan-jangan wilayah konsesi diambil sebagai IKN dan diganti ditempat lain akan timbul kerusakan yang sama," katanya.

Baca juga: Kabar Terbaru Investasi di IKN Nusantara, Bahlil Pastikan Investor Masuk Usai Infrastruktur Selesai

Pembangunan Kota Hijau

Sementara itu di acara yang berbeda, Kepala Otorita IKN Nusantara kembali menggaungkan konsep kota IKN Nusantara. 

Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono mengatakan, 65 persen wilayah ibu kota yang baru direncanakan menjadi hutan tropis.

Hal tersebut disampaikan Bambang dalam Diskusi Kebudayaan dan Konservasi dalam Konsep Hutan IKN yang digelar oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) secara daring dan luring pada Rabu (24/5/2023) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Dia menuturkan, dari sekitar 256.000 hektare area IKN, hanya 25 persen wilayah yang akan dibangun menjadi kota.

“Sisanya, 65 persen adalah hutan tropis, yang merupakan kombinasi dari kota yang inklusif, hijau, dengan ketahanan atau resilience yang tinggi,” ucap Bambang.

Dia menuturkan, pembangunan IKN kali ini dilakukan dengan perencanaan dan konsep yang matang untuk reforestasi, yaitu mengembalikan fungsi hutan.

Konsep hutan kota yang diusung dalam IKN disebut Bambang yang akan selaras dengan pembangunan kota hijau sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045.

“Kami sendiri melihat bahwa IKN adalah singkatan atau abreviasi dari investment (investasi), knowledge (pengetahuan), dan nature (alam),” papar Bambang.

“Karena kami yakin bahwa untuk mencari satu bentuk kota hutan yang berkelanjutan, akan banyak konsep-konsep baru yang nanti saling melengkapi, dan kita tahu akan ada sesuatu yang baik di sana,” lanjutnya.

Selain dijadikan kota untuk menjaga konservasi alam, Bambang menuturkan IKN akan mendukung kota cerdas yang selaras dengan budaya di Nusantara.

“Selain untuk menjaga daya dukung lingkungan, dan mengembangkan smart living, smart working, juga smart learning, semua tentu harus selaras dengan ke-Indonesia-an kita,” tuturnya.

Jumlah penduduk yang tinggal di kawasan kota, kata Bambang, maksimal adalah 1,9 juta jiwa.

Sementara itu Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Myrna Asnawati Safitri menyampaikan bahwa wilayah IKN yang akan dibangun sebagai IKN terdiri atas Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan sawit, dan bekas tambang batu bara.

“Jadi pembangunan (area kota) tidak berada di hutan alam, ini menjadi yang dilindungi,” kata Myrna.

Myrna merinci, dari luas daratan IKN seluas 256.142 hektare, area perkotaan akan dibangun di kawasan seluas 56.180 hektare, atau sekitar 25 persen dari total luas.

Sisanya, 65 persen menjadi hutan tropis melalui proses reforestasi dan 10 persen area produksi pangan Myrna menyampaikan, pembangunan IKN bersifat inklusif dan partisipatif.

Dia menyampaikan, segala keragaman harus muncul di dalam kota, maka inklusifitas menjadi perhatian utama.

“Kota berkelanjutan adalah koreksi terhadap model pembangunan di masa yang lalu bertumpu ekstrasi sumber daya alam,” papar Myrna.

Myrna menuturkan, IKN akan dibangun selaras dengan alam dan sedapat mungkin tidak dilakukan rekayasa topografinya.

Baca juga: Luhut Dapat Tugas Baru dari Presiden Jokowi, Ketua Satgas Percepatan Investasi IKN Nusantara

(*)

Update Ibu Kota Negara

Berita IKN Nusantara

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.