Jalan Poros di Kelurahan Dondang Kukar Terputus, Diduga Galian Tambang Batu Bara Jadi Penyebab

Padahal usia jalan poros yang baru saja disemenisasi itu belum menginjak satu tahun.

Namun, jalan berstatus provinsi ini sudah hancur tanpa bisa dilintasi kendaraan.

"Ini merugikan masyarakat. Saya sudah cukup bersabar dan berharap ada upaya dari perusahaan agar bisa menjaga aset daerah ini," katanya, Sabtu (3/6/2023).

Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini pun telah meninjau lokasi jalan rusak tersebut. Ia datang bersama Komisi III DPRD Kalimantan Timur dan Polres Kutai Kartanegara.

Dari hasil tinjauan, anggota legislatif itu meminta agar pihak perusahaan tambang yang beroperasi bertanggung jawab penuh atas kerusakan ini.

Ia juga menuntut kepada pihak perusahaan agar tidak seenaknya saja memindahkan jalan tanpa memikirkan kelaikan jalan yang akan dilewati oleh masyarakat.

Menurut Sa'bir, perusahaan seharusnya mengutamakan kepentingan bersama agar masyarakat lebih aman dan nyaman sembari menunggu solusi perbaikan jalan.

"Untuk mempertegas tanggungjawab pihak perusahaan maka kami akan melakukan rapat dengar pendapat, memanggil perusahaan ke Kantor DPRD dalam waktu dekat," kata Sa'bir.
 
Sebagaimana diketahu, Komisi III memiliki fungsi untuk menangani permasalahan infrastruktur dan perhubungan.

Oleh sebab itu, ketika mendapat laporan masyarakat, Komisi III DPRD Kutai Kartanegara pun gerak cepat dan turun tangan mengatasi persoalan ini.

DPRD Kutai Kartanegara pun meminta kepada pihak pemerintah agar tidak menutup mata atas kerusakan jalan poros di wilayah Kelurahan Dondang, Muara Jawa.

"Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Perusahaan tambang harus bertanggungjawab dan juga Dinas Perhubungan Kaltim serta, ESDM. Segera cari solusi," tandasnya.

Baca juga: Siap-Siap, Otorita akan Sikat Bangunan Liar Hingga Tambang Ilegal di IKN Nusantara

Diduga Dilewati Angkutan Batu Bara Ilegal

Pengangkutan batu bara ilegal diduga jadi sebab putusnya Jalan Poros Dondang, Kelurahan Dondang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Jumat (2/5/2023).

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji juga ungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi jalan poros tersebut akibat dugaan pengangkutan batu bara ilegal.

Jalan tersebut yang sudah diperbaiki menggunakan anggaran APBD yang tidak sedikit, dan semestinya perbaikan tersebut menjadi tanggung jawab pihak ketiga, perusahaan batubara.