IKN Nusantara

Beda dengan Demokrat dan PKS, PDIP Pastikan Program IKN Nusantara Jokowi Berlanjut

Beda dengan Partai Demokrat dan PKS, PDIP pastikan program IKN Nusantara Jokowi berlanjut

Penulis: Rafan Arif Dwinanto | Editor: Faizal Amir

TRIBUNKALTIM.CO - Rakernas ketiga PDIP mengapresiasi kinerja dan hasil-hasil pembangunan pemerintahan Jokowi selama 10 tahun terakhir.

Dilansir dari Kompas.com, dalam 17 rekomendasi eksternal yang disampaikan saat penutupan Rakernas, PDIP menegaskan bahwa mereka bakal melanjutkan warisan Jokowi tersebut seandainya kembali menang Pemilu 2024 melalui bakal calon presiden mereka, Ganjar Pranowo.

Termasuk megaproyek Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, di Kalimantan Timur.

"Kesinambungan kepemimpinan, program, dan legacy dari Presiden Joko Widodo tidak hanya terbatas pada pemindahan Ibu Kota Negara," ujar Ketua DPP Bidang Politik PDIP Puan Maharani, membacakan butir kesebelas rekomendasi itu, Kamis (8/6/2023).

Puan mengatakan, warisan pemerintahan Jokowi juga meliputi hilirisasi industri, pembangunan koridor strategis dan konektografi melalui infrasruktur, serta mempercepat kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan dengan memanfaatkan bonus demografi.

PDIP juga bertekad memperjuangkan kepemimpinan Indonesia di kancah dunia.

"Seluruh komitmen keberlangsungan kepemimpinan tersebut akan dilaksanakan oleh PDI Perjuangan dan presiden terpilih dari partai," kata Puan di hadapan para fungsionaris partai.

Adapun Rakernas ini digelar tiga hari, yakni sejak Selasa (6/6/2023) hingga Kamis (8/6/2023).

Pada hari ketiga ini, Rakernas membahas soal konsolidasi berkaitan puncak peringatan bulan Bung Karno pada 24 Juni 2023.

Selanjutnya, Rakernas membahas penajaman pemenangan pemilu yang akan disampaikan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul dan Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto.

Di samping 17 butir rekomendasi eksternal, Rakernas menelurkan 57 butir rekomendasi internal PDIP.

Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta agar pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN ke Kalimantan Timur ditunda terlebih dahulu dalam Rapat Paripurna DPR Ke-24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023.

Diketahui, saat ini Pemerintah sedang mengebut pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara sebagai pengganti Jakarta.

Adapun agenda dalam rapat paripurna tersebut adalah berkaitan dengan penyampaian pandangan fraksi atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2024.

Hadir pula Menteri Keuangan Sri Mulyani mewakili pemerintah di dalam rapat.

Halaman
12
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved