Jokowi Buat 2 Perusahaan Singapura Langsung Yakin Investasi di IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO - Ajakan Presiden Jokowi kepada para pengusaha untuk tidak ketinggalan berinvestasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur mulai membawa hasil.

Dua perusahaan di Singapura, yakni State Power Investment Corporation (SPIC) dan Joe Green Pte Ltd, menandatangani non-disclosure agreement (NDA) atau perjanjian yang tak boleh diungkap dengan Otorita IKN di Marina Bay Sands Expo & Exhibition, Singapura, Kamis (8/6/2023).

Dilansir dari Kompas.com, Wakil Kepala Otorita IKN bidang Pendanaan dan Investasi Agung Wicaksono Agung mengatakan, penandatanganan ini menunjukkan kemajuan proyek investasi di Nusantara sangatlah nyata.

"Keberhasilan Singapura untuk menjadi Garden City menjadi model pembangunan Nusantara yang dirancang menjadi Smart Sustainable Forest City," ujarnya dikutip dari siaran pers.

Kedua perusahaan tersebut jelas Agung, bergerak dalam bidang energi terbarukan dan pengelolaan limbah sejalan dengan bidang yang diprioritaskan oleh Otorita IKN.

IKN Nusantara akan membangun pembangkit listrik yang berasal dari energi terbarukan sebesar 7,16 gigawatt (GW) untuk memenuhi kebutuhan energi bagi 1,9 juta penduduk pada 2045.

Setelah penandatanganan ini, kedua belah pihak akan saling menukar data yang akan dipergunakan dalam menyusun studi kelayakan.

Termasuk yang akan dikaji kelayakan ekonomi dan pasar dari investasi yang akan digelontorkan.

Selain itu, pihak otorita juga mengundang para investor baik yang akan berinvestasi melalui pola public private partnership maupun pola investasi langsung, dengan insentif pajak maupun non-pajak yang sudah dipersiapkan peraturannya.

Juga skema hak guna lahan yang bisa mencapai 95 tahun. Sebelumnya, Presiden Jokowi saat berbicara di acara Ecosperity Week menyampaikan, ada lebih dari 300 paket investasi yang ditawarkan dengan nilai mencapai 2,6 miliar dollar AS.

Paket investasi tersebut terbagi dalam enam prioritas utama dan 12 sektor berorientasi tinggi.

"Jangan takut untuk berinvestasi di Indonesia, di Nusantara. Siapa pun Presidennya nanti, investasi Anda dijamin akan aman.

Jadi jangan sampai ketinggalan untuk bersama-sama mencapai multi trillion country," ujar Presiden dalam sambutannya, Rabu (7/6/2023).

Sebelumnya, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, kunjungan para calon investor asing ke IKN belum menjamin realisasi investasi akan langsung dilakukan.

"Kunjungan investor belum menjamin akan langsung realisasikan investasi karena ada beberapa hal yang jadi pertimbangan," kata Bhima, Minggu (4/6).

Menurutnya ada beberapa pertimbangan investor dalam melakukan realisasi komitmen investasinya di IKN.

Pertama, investor perlu mendapat kejelasan terkait keberlanjutan proyek IKN, terutama pasca pemilu 2024.

Hal tersebut karena ada risiko politik dari bergantinya kebijakan.

Kedua, Bhima mengatakan, setelah kunjungan resmi calon investor biasanya mengirim tim teknis lakukan uji kelayakan proyek.

Tim tersebut akan menghitung berapa Internal Rate of Return (IRR) dan pertimbangan prospek permintaan jangka panjang.

"Di sinilah pentingnya pemerintah memberi proyeksi yang cukup realistis dan ada pendampingan tim follow up misalnya dari otorita IKN," imbuhnya.

Ketiga, menurutnya dalam pertimbangan untuk investasi jangka panjang juga berkaitan dengan model investasi.

"Calon investor mungkin lebih tertarik membeli surat utang Pemerintah misalnya sukuk untuk proyek IKN karena tanpa risiko dibanding terlibat pada investasi langsung," kata Bhima.

Keempat, sumber pendanaan investasi perlu mempertimbangkan cost of fund atau biaya dana ditengah naiknya tingkat suku bunga dan pertimbangan likuiditas di pasar.

"Jadi prosesnya masih sangat panjang," ujarnya. (*)