IKN Nusantara
ATR/BPN Beber Pengadaan Tanah untuk 12 Infrastruktur IKN Nusantara Tuntas Juni 2024
ATR/BPN beber pengadaan tanah untuk 12 infrastruktur IKN Nusantara tuntas Juni 2024
Penulis: Rafan Arif Dwinanto | Editor: Faizal Amir
Sebelumnya, 6 warga di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, menolak melepas lahannya untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara.
Alasannya, karena menganggap harga ganti rugi yang ditawarkan tim appraisal terlalu rendah.
Kini, ke enam warga tersebut mulai jalani proses sidang di Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Penajam Paser Utara.
"Kami ada enam orang lagi proses sidang di pengadilan karena menyanggah harga ganti rugi (lahan KIPP) terlalu rendah," ungkap Ronggo, saat dihubungi terpisah.
Ronggo menuturkan, harga lahan dan bangunan rumahnya yang ditawarkan tim appraisal sebesar Rp 585.000 per meter persegi.
Bagi dia, harga tersebut terlalu rendah, belum sesuai keinginannya.
“Ada warga yang harga ganti rugi Rp 1,5 juta. Padahal, lokasinya agak jauh dari titik nol.
Saya yang rumah dekat dengan titik nol, hanya berjarak 400 meter dikasih harga Rp 585.000. Saya tolak,” tegas Ronggo.
Karena menolak, Ronggo mengajukan permohonan keberatan ke PN Penajam dan meminta agar lahannya bisa dihargai dengan Rp 1,5 juta–Rp 3 juta. (*)
Hadi Tjahjanto
IKN
IKN Nusantara
Kalimantan Timur
Ibu Kota Nusantara
IKN Baru Indonesia
pengadaan tanah
| Basuki Hadimuljono Sebut Air di IKN Bisa Langsung Diminum |
|
|---|
| Sampah di Kawasan IKN Bakal Diolah di TPST Berkapasitas 70 Ton per Hari, 17 Agustus Sudah Siap |
|
|---|
| Program Makan Siang Gratis Lebih Penting dari IKN, Keluarga Prabowo: Kalau Belum Mampu, Jangan Dulu |
|
|---|
| Warga yang Lahannya Terdampak Pembangunan IKN Nusantara Dapat Ganti Untung, AHY: Bukan Ganti Rugi |
|
|---|
| 3.216 PNS Akan Pindah di IKN pada Agustus 2024, Simak Juga Info CASN Penempatan Ibu Kota Baru |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.