IKN Nusantara

Mengenal SD Inpres, Program Soeharto yang Disindir Jokowi Terkait IKN Nusantara

Mengenal SD Inpres, Program Soeharto yang disindir Jokowi terkait IKN Nusantara

Penulis: Rafan Arif Dwinanto | Editor: Djohan Nur

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Jokowi menyinggung SD Inpres saat menjelaskan pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Dilansir dari Kompas.com, menurut Jokowi, pembangunan IKN perlu menggunakan pengawas asing untuk menjaga dan mengontrol kualitas proyek tersebut.

"Kali hanya satu, dua yang mengarahkan. Dua bisa mengontrol, mengawasi supaya hasilnya bisa kualitas baik kenapa tidak," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Pasar Menteng Pulo, Jakarta, Kamis (15/6/2023).

Jokowi juga menegaskan bahwa keberadaan pengawas asing di IKN bukan bertujuan untuk menarik investor asing, melainkan untuk meningkatkan level kualitas.

"Jangan nanti hasilnya nanti kayak SD Inpres, mau?" kata Jokowi.

Pernyataan Jokowi yang seolah membandingkan pembangunan IKN dengan SD Inpres sontak mendapatkan sorotan dari publik, tak terkecuali di dunia maya.

SD Inpres atau Sekolah Dasar Instruksi Presiden merupakan program sarana pendidikan yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto pada masa Orde Baru.

Dikutip dari Pusat Data Jenderal Besar H.M. Soeharto, sekolah ini dibuat berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 1973 tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar.

Kebijakan tersebut ada untuk memperluas kesempatan belajar, terutama di pedesaan dan daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasailan rendah.

Ribuan hingga puluhan ribu gedung sekolah dibangun hampir setiap tahun.

Hingga 1993-1994, tercatat hampir 150.000 unit SD Inpres telah berdiri di Indonesia.

Pembangunan SD Inpres juga diinisiasi oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas sekaligus ekonom Indonesia, Widjojo Nitisastro.

Total dana yang dikeluarkan untuk program ini hingga akhir Pembangunan Jangka Panjang Tahap (PJPT) I mencapai hampir Rp 6,5 triliun.

Seiring dengan berdirinya SD Inpres, pemerintah juga menempatkan lebih dari 1 juta guru Inpres.

Dalam buku Pendidikan yang Memiskinkan (2004) karya Darmaningtyas, pembangunan SD Inpres juga mendorong berdirinya Sekolah Pendidikan Guru (SPG).

Halaman
12
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved