Mengenal SD Inpres, Program Soeharto yang Disindir Jokowi Terkait IKN Nusantara

Setelah SPG dibubarkan pada 1989, orang-orang beralih ke Sekolah Menengah Atas (SMA).

Seiring perkembangannya, SD Inpres juga harus berjuang di tengah minat belajar di sekolah yang didirikan misionaris dan pesantren.

Pembangunan sekolah juga dilakukan seiring dengan Pembangunan Lima Tahun (Pelita) tahap II dan III yang menjadi titik awal pembangunan sistem pendidikan di Indonesia oleh rezim Orde Baru.

Peran pemerintah yang menguat juga terasa melalui pengaturan seragam, isi materi pelajaran, dan perilaku pihak yang terlibat dalam pendidikan.

Dilansir dari Indonesia.go.id, Duflo menjelaskan, pembangunan SD Inpres membuat 1.000 anak usia 2-6 tahun pada 1974 menerima lebih banyak pendidikan untuk setiap sekolah yang dibangun di wilayah mereka.

Program SD Inpres juga mendorong masyarakat menyelesaikan pendidikan dasar, menurunkan buta aksara, meningkatan upah, dan mengembalikan perekonomian negara.

Dampak lainnya, anak-anak usia 2-6 tahun pada 1974 menerima 0,12 hingga 0,19 tahun lebih banyak pendidikan untuk setiap sekolah yang dibangun per 1.000 anak di wilayah kelahiran mereka.

Tak hanya itu, program SD Inpres disebut meningkatan upah masyarakat sebanyak 1,5 hingga 2,7 persen untuk setiap sekolah.

Selain itu, juga memberikan dampak pengembalian ekonomi sekitar 6,8 hingga 10,6 persen.

Pada1988, tercatat Angka Partisipasi Murni (APM) anak di tingkat SD mencapai 99,6 persen.

Lalu, pada 1990, jumlah masyarakat buta aksara turun hingga 15,8 persen.

Durasi masa pendidikan SD pun berdampak pada peningkatan upah sebesar 3-5,4 persen. Keberhasilan program SD Inpres ini, membuat UNESCO memberikan penghargaan Piagam The Avicenna kepada Presiden Soeharto pada 19 Juni 1993. (*)