CPNS Kemenkumham 2023, 10 Formasi Ini Berpeluang Lulus Cukup Besar, Ada Lulusan SMA dan S-1

Anas juga melaporkan kepada Presiden RI, Joko Widodo, mengenai rencana rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) tahun 2023, yang saat ini diperkirakan mencapai total 1.030.751 orang.

Pihaknya akan berupaya untuk merekrut tenaga non-ASN sekaligus memberi kesempatan kepada lulusan baru atau fresh graduate dalam rekrutmen CPNS 2023 ini.

"Kami menyadari bahwa ada keluhan dari lulusan baru ini, mereka tidak ingin terus menjadi honorer.

Mereka juga ingin berkontribusi bagi bangsa dan negara.

Oleh karena itu, kami akan menyediakan formasi dan melaporkannya kepada Presiden untuk evaluasi lebih lanjut," ujarnya.

Anas menjelaskan bahwa dari total formasi yang ada, 80 persennya akan diperuntukkan bagi non-ASN atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Sementara itu, 20 persen sisanya akan dialokasikan bagi fresh graduate, terutama mereka yang memiliki keahlian di bidang digital.

Baca juga: Link Pendaftaran CPNS 2023, Cara Daftar, Info Tes Kapan Dibuka, Lowongan Lulusan SMA di Kemenkumham

Anas juga menjelaskan bahwa kebutuhan nasional untuk ASN tahun 2023 mencapai 1.030.751 orang.

Rinciannya mencakup 15.858 CPNS dosen, 18.595 tenaga teknis lainnya, 6.472 PPPK dosen, 12.000 PPPK tenaga guru, 12.719 PPPK tenaga kesehatan, dan 15.205 PPPK tenaga teknis lainnya.

Selain itu, terdapat juga alokasi untuk tenaga daerah, yaitu 580.202 PPPK guru, 327.542 PPPK tenaga kesehatan, dan 35.000 PPPK tenaga teknis lainnya, serta alokasi PNS lulusan kedinasan sebanyak 6.259 orang.

"Jadi totalnya 1.030.751. Ini sementara kita koordinasi di luar instansi yang tidak usulkan, tapi kami mau kaji lagi," ujarnya.

Di sisi lain, Kemenpan RB juga mempertimbangkan formasi CPNS 2023 dengan memperhatikan statistik penerimaan tahun 2022.

Kala itu pemerintah atas saran Presiden Jokowi menyiapkan formasi sekira 700.000 guru.

Akan tetapi, menurut Azwar, setelah dibuka hanya 319.029 orang yang mengikuti tes formasi PPPK guru dan 250.000 orang yang lolos.

"Jadi sebenarnya saran Bapak Presiden mestinya urusan guru dan kesehatan ini selesai di 2022, tetapi belum selesai karena banyak daerah tidak mengusulkan. PPPK tenaga kesehatan juga sama, itu yang lulus hanya 78 persen dari total yang kita siapkan," ujar Anas.