Termasuk Pemilu dan IKN Nusantara, Daftar Program Strategis Pemerintah Tahun 2024 yang Diawasi BPKP

TRIBUNKALTIM.CO - Sejumlah program strategis Pemerintah di tahun 2024 mendatang akan diawasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) termasuk di dalamnya Pemilu dan IKN Nusantara.

Di tahun 2024 mendatang, anggaran BPKP mencapai Rp 2,16 triliun untuk melakukan pengawasan program strategis pemerintah di mana fokus di dalamnya termasuk Pemilu 2024 dan IKN Nusantara. 

Sebelumnya, BPKP juga telah menyebutkan akan mengawal keuangan untuk pembangunan IKN Nusantara di Kaltim ini.

Tahun 2024, anggaran BPKP sebesar Rp 2,16 triliun.

Dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id, anggaran itu di antaranya digunakan untuk melakukan pengawasan program strategis pemerintah dan pengembangan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP).

Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Tata Kelola, BPKP, Setya Nugraha menyampaikan, terdapat sembilan fokus pengawasan BPKP di 2024.

- Pertama, reformasi pembangunan SDM yang termasuk di dalamnya sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

- Kedua, percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur dan konektivitas.

- Ketiga, akuntabilitas keuangan negara dan daerah.

- Keempat, pembangunan ekonomi.

Baca juga: Alasan Investor Belum Ikut Membangun di IKN Nusantara, OIKN: Semua Ada Prosesnya, Ada Kewenangannya

- Kelima, ketahanan pangan.

- Keenam, ketahanan Energi.

- Ketujuh, penguatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

- Kedelapan pengawasan atas hambatan kelancaran pembangunan

- terakhir, engawasan isu strategis daerah di 34 provinsi.

“Selain itu, BPKP juga akan melakukan pengawasan terhadap isu strategis, seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, stunting, transisi energi, tata kelola sawit, pembangunan IKN dan Pemilu/Pilkada,” jelas Setya kepada Kontan, Jumat (30/6).

Lebih lanjut Setya mengatakan, sumber anggaran BPKP tahun 2024 salah satunya berasal dari pinjaman luar negeri sebesar Rp 234 miliar.

Anggaran tersebut pada intinya digunakan untuk mengembangkan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) termasuk BPKP, dan bukan digunakan untuk pengawasan.

Pengembangan kapasitas tersebut antara lain dilakukan melalui pembangunan smart building dan berbagai pendidikan-pelatihan (diklat) yang nantinya akan berdampak pada pengembangan kompetensi APIP dan BPKP.

“Selain itu digunakan pula untuk transformasi digital guna mendorong percepatan hasil-hasil audit,” ujar Setya.

Baca juga: Soal Kritik TKA di IKN Nusantara, Luhut: Orang Tidak Melihat Kenyataannya, Mereka Kerja Lebih Cepat

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, peran pengawasan dalam pelaksanaan program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sangat penting.

Jokowi menginstruksikan BPKP agar pengawasan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada prosedur.

Akan tetapi juga pada hasilnya.

Sebab, Ia ingin agar program pemerintah benar benar berdampak pada masyarakat.

Kawal Akuntabilitas Keuangan IKN Nusantara

BPKP mengawal akuntabilitas keuangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Direktur Pengawasan Bidang Pangan, Energi dan Sumber Daya Alam, Ilham Nurhidayat menyampaikan, pembangunan IKN akan dilaksanakan secara bertahap.

Pengawasan yang dilakukan meliputi perencanaan, progres pembangunan hingga selesainya pembangunan tersebut.

Ilham mengatakan, pengawasan yang dilakukan BPKP dalam rangka evaluasi sisi perencanaan setidaknya mencakup beberapa aspek, dari sisi kebijakan dan kelembagaan.

Kemudian BPKP melihat pentingnya akuntabilitas progres pembangunan, termasuk keberlanjutan pembiayaan.

Baca juga: Perlukah Satgas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi IKN Nusantara? Ekonom: Ada Badan Otorita

Sebab, anggaran pembangunan IKN berasal dari APBN, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta.

Selain itu, BPKP memetakan mitigasi risiko terkait pembangunan IKN.

Serta mengawal akuntabilitas keuangan pelaksanaan KPBU dalam pembangunan IKN kedepannya.

"Ini kerja besar, perlu kita mitigasi risikonya," ujar Ilham, Rabu (1/2/2023).

Sebelumnya, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga menyampaikan, progres rata-rata pembangunan IKN saat ini telah mencapai sekitar 12 persen. 

Progres tersebut didapat dari rata-rata proyek yang sudah dikerjakan.

Misalnya progres Bendungan Sepaku Semoi sudah mencapai 82 persen, ada proyek pekerjaan yang baru mencapai 3 persen, dan lainnya.

“Berdasarkan rencana ada sembilan wilayah pertumbuhan.

Sekarang kita berada di tahapan awal yaitu 2020-2024 berbicaranya mengenai infrastruktur dasar,” kata Danis.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, akan ada proyek IKN yang akan ditender.

Dia menyebut, belum ada lelang proyek IKN dengan skema KPBU dalam waktu dekat.

"Semua nilainya ada Rp 23,7 triliun, itu untuk 30-an paket," ujar Basuki ditemui usai rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Selasa (17/1/2023).

Baca juga: 5 Fakta SD Inpres yang Dapat Penghargaan UNESCO, Viral Pasca Jokowi Bandingkan dengan IKN Nusantara

(*)

Update Ibu Kota Negara

Berita IKN Nusantara

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS