Kementrian PUPR Minta Tambahan Anggaran Buat Bandara VVIP dan Tol IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO - Kementrian PUPR mengajukan tambahan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Tambahan anggaran ini untuk penugasan pembangunan seperti bandara VVIP hingga beberapa ruas jalan tol di IKN.

Dilansir dari Kompas.com, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hedy Rahadian mengusulkan tambahan anggaran untuk 2024 terkait dengan penugasan pembangunan Bandara VVIP serta Akses Tol di IKN dan penugasan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.

"Kita akan coba mengusulkan tambahan anggaran untuk 2024," katanya.

Pagu indikatif 2024 sebesar Rp49 triliun belum mengakomodasi penugasan-penugasan, antara lain penugasan Perpres No 31 Tahun 2023 mengenai percepatan pembangunan dan pengoperasian bandara VVIP untuk mendukung IKN.

"Kemudian penugasan untuk pembangunan tol Seksi 6A, 6B, 6C, Seksi 1 dan Seksi 5B Akses IKN yang ditargetkan selesai pada tahun depan," ujar Hedy dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (4/7/2023).

Dia juga menambahkan, usulan tambahan anggaran tersebut juga untuk alokasi penugasan Inpres Jalan Daerah.

Baca juga: Otorita Tawarkan Kazakhstan Investasi di IKN Nusantara, Ada 6 Sektor Prioritas

Baca juga: Bukan Hiburan Kaleng-Kaleng, Otorita Bujuk Disney Bangun Taman di IKN Nusantara

"Agar peningkatan konektivitas jalan daerah pada tahun depan tidak terlambat, kami ingin bahwa Inpres ini sejak awal sudah masuk dalam postur anggaran," katanya.

Dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Direktorat Jenderal Bina Marga mengajukan anggaran untuk tahun depan sebesar Rp49 triliun.

"Pagu indikatif 2024 adalah Rp49 triliun. Prioritas anggaran untuk 2024 adalah program-program bersifat commited yakni optimalisasi, pemeliharaan baik jalan maupun jembatan, kemudian rehabilitasi rekonstruksi dan penggantian jembatan, serta penuntasan koridor pembangunan jalan dan jembatan," ujar Hedy.

Hedy memaparkan, alokasi anggaran Bina Marga sebesar Rp49 triliun tersebut diperuntukkan bagi program infrastruktur konektivitas sebesar Rp46,60 triliun dan program dukungan manajemen sebesar Rp2,39 triliun.

Adapun rincian program infrastruktur konektivitas 2024 terdiri dari kegiatan reguler sebesar Rp34,75 triliun dan pembangunan IKN sebesar Rp11,85 triliun.

Rincian untuk kegiatan reguler Bina Marga pada 2024 terdiri dari pembangunan jalan, pembangunan jembatan, jalan layang dan under-pass.

Preservasi jalan dan jembatan serta jembatan gantung, pembangunan jalan tol dan cadangan serta lahan tol.

Dalam RDP tersebut, Hedy juga menyampaikan progres pelaksanaan anggaran 2023 hingga 3 Juli secara fisik mencapai 29,04 persen dan secara keuangan mencapai 26,08 persen atau Rp14,75 triliun dari total anggaran 2023 sebesar Rp56,57 triliun

Sebelumnya, Ditjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencatat per 16 Juni 2023 sebanyak 22 paket proyek khusus IKN Nusantara sudah terkontrak.

Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra mengatakan, 22 paket itu senilai Rp 2,68 triliun atau 25 persen dari total 88 paket proyek senilai Rp 8,46 triliun.

Adapun 22 paket proyek yang sudah terkontrak ini kebanyakan dari sektor Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, maupun Perumahan.

"Sampai saat ini ada 88 paket pekerjaan IKN senilai Rp 8,46 triliun pagu DIPA atau Rp 25,58 triliun pagu pengadaan dengan status yang sudah terkontrak sebanyak 25 persen atau 22 paket senilai Rp 2,68 triliun," ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/6/2023).

Sementara, jumlah paket yang masih dalam proses tender sebanyak 40 paket senilai Rp 1,64 triliun atau mencapai 45,5 persen dari total 88 paket. (*)