KPU PPU Siapkan Dua TPS Khusus untuk Pekerja IKN Nusantara, Komisioner: Statusnya Pemilih Khusus

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Untuk mengakomordir para pekerja IKN Nusantara menyalurkan hak pilihnya di Pemilu 2024 nanti, KPU Penajam Paser Utara (PPU) bakal menyiapkan dua TPS Khusus.

Dua TPS Khusus ini berada di wilayah Sepaku akan menampung para pekerja IKN Nusantara yang akan menyalurkan hak pilihnya saat Pemilu 2024 nanti,

Menurut Komisioner KPU PPU Wiwik Susiati menyebut, para pekerja IKN Nusantara ini berstatus sebagai pemilih khusus.

Komisioner KPU PPU ini menyebut para pekerja IKN Nusantara ini hanya akan memberikan hak suara pada pemilihan presiden dan wakil presiden atau Pilpres 2024.

Kepada TribunKaltim.co, Komisioner KPU PPU Wiwik Susiati mengatakan,Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim) telah menyiapkan dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di IKN Nusantara.

Dua TPS tersebut menurut Wiwik Susiati akan mengakomodir hak suara para pekerja, terutama yang berasal dari luar Kaltim.

 Saat ini, setidaknya jumlah pemilih di IKN yang terdata sebelumnya mencapai 700 orang.

Namun, yang masa kerjanya sampai Februari 2024 atau bertepatan hari pemilu, hanya sekitar 304 pekerja.

"Sebelumnya itu 700 pekerja, kemudian turun jadi 300 karena banyak yang sudah selesai kontrak kerjanya," ungkap Wiwik, Selasa (4/6/2023).

TPS khusus pekerja IKN rencananya akan didirikan di Desa Bumi Harapan.

Tepatnya di titik nol IKN dan di Guest House.

TPS tersebut akan mengakomodir pekerja dari enam perusahaan yang ada di IKN dan sekitarnya.

Baca juga: Kawasan di Sekitar IKN Nusantara Jadi Fokus Satgas Tambang Ilegal di Kaltim, Tim Segera ke Lapangan

Pekerja yang diakomodir hak pilihnya, rata-rata berasal dari Papua, Sumatera, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

"TPS khusus ada di Bumi Harapan, ada enam perusahaan karena satu perusahaan itu ada 26, ada 50 pekerja, tidak terlalu banyak jadi kami gabung," jelasnya.

Nantinya, pekerja tersebut hanya akan memberikan hak suara pada pemilihan presiden dan wakil presiden.

Meski masih ada potensi penambahan pekerja di IKN, namun KPU PPU masih menunggu regulasi khusus untuk mengakomodir hak pilih mereka.

Terlebih, saat ini sudah dilakukan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Informasinya masih ada yang akan datang, tapi itu kita masih menunggu regulasi untuk hak suaranya," katanya.

Syarat Pekerja bisa Nyoblos di TPS di kawasan IKN Nusantara

Diketahui, proyek pembangunan IKN Nusantara mendatangkan banyak pekerja dari berbagai wilayah di Indonesia.

Pembangunan IKN Nusantara ini merupakan proyek jangka panjang yang masih akan terus berjalan hingga tahun 2024 mendatang.

Baca juga: Termasuk Pemilu dan IKN Nusantara, Daftar Program Strategis Pemerintah Tahun 2024 yang Diawasi BPKP

Sementara ini, dalam DPT Pemilu 2024, hanya 304 pekerja di IKN yang berhasil terdata secara lengkap untuk masuk ke dalam TPS lokasi khusus di Desa Bumi Harapan, Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Namun KPU Kaltim mengatakan, ribuan pekerja Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang belum terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 disebut tak akan kehilangan hak pilih selama mengurus "pindah memilih".

Oleh karena itu, ribuan pekerja lain, baik yang sudah di IKN dan yang mungkin akan datang, harus mengurus "pindah memilih" untuk bisa mencoblos di TPS lokasi khusus di IKN itu.

"Kami akan pemetaan di sekitar itu, di Paser itu, di lokasi khusus itu, ada berapa TPS (untuk mengakomodasi ribuan pekerja pindah memilih)," kata Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos, pada Senin (3/7/2023).

"Yang kami dengar ratusan ribu (pekerja akan ada di IKN)," katanya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penetapan DPT Pemilu 2024 di kantor KPU RI, Minggu (2/9/2023), terungkap bahwa proses mendapatkan data 304 pekerja ini cukup panjang, melalui berbagai penyaringan data.

Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU Kalimantan Timur, Iffa Rosita, menyinggung bahwa awalnya diisukan ada 16.000-20.000 pekerja di IKN yang otomatis harus diberikan hak pilih di tempat mereka bekerja.

KPU Kaltim kemudian menggelar tiga kali rapat koordinasi dengan Kementerian PUPR selaku penanggung jawab dan disebut berkomitmen mendukung pemutakhiran daftar pemilih, menginformasikan pendirian TPS khusus, dan mempertajam validitas pemilih.

"Mereka yang tahu subkontraktor-subkontraktor yang tahu persis siapa saja yang kerja di sana," kata Iffa.

Mulanya, terdapat data sekitar 6.000 pekerja IKN yang bakal difasilitasi TPS khusus pada hari pemungutan suara.

Baca juga: Deforestasi dan Degradasi Hutan Masih Terjadi di IKN Nusantara, Forest City Jadi Visi yang Berat

Namun, pada perjalanannya, data tersebut bolak-balik meja KPU Kaltim karena elemen datanya tidak lengkap.

Angka itu menyusut berturut-turut, dari 6.000 ke 900, lalu menyusut lagi ke 787, sampai ke 606 pekerja.

Setelah dicermati lagi, masih terdapat pekerja yang didata tanpa NIK dan NKK.

"Pekerja-pekerja itu tidak diketahui persis apakah tanggal 14 Februari 2024 masih stay di situ.

Ada yang nilai kontraknya hanya 2, 3, 6 bulan.

Dinamika sangat dinamis. Ini jadi kendala kami," ucap Iffa.

Data kemudian kembali menyusut jadi 395, lalu 339, sebelum ditetapkan hanya 304.

Betty berujar, ribuan pekerja lain yang tidak terdaftar di DPT ini kemungkinan besar terdaftar di TPS domisili mereka.

Untuk mengurus "pindah memilih", mereka perlu mendatangi petugas KPU baik di domisili mereka maupun di IKN serta membawa dokumen-dokumen pendukung.

Baca juga: Alasan Investor di IKN Nusantara Belum Bergerak, Masih Sebatas LoI, Belum Ada Definitive Agreement

(*)

Update Pemilu 2024

Berita IKN Nusantara

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS