Jokowi Setuju TKA di IKN Nusantara, Kritik DPR: Miris, Anggaran Besar tapi Pakai Tenaga Kerja Asing

TRIBUNKALTIM.CO - Pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) terus jadi perhatian. 

Kali ini yang menjadi sorotan adalah rencana penggunaan tenaga kerja asing atau TKA untuk pengawas pembangunan IKN Nusantara. 

Rencana penggunaan TKA di IKN Nusantara yang sudah disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuai kritik dari DPR. 

Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Lasarus mengatakan, Pemerintah sebelumnya beralasan TKA dipekerjakan sebagai pengawas kegiatan pembangunan IKN demi memastikan kualitas pembangunan.

Hal ini dinilai secara tidak langsung pemerintah mengakui kualitas tenaga kerja dalam negeri tidak cukup berkompetensi mengawasi proyek pembangunan di IKN.

"Apakah kurang pasti kalau tenaganya diambil dari dalam negeri?

Saya rasa ini menurut saya, bukan kita ngomporin, ini tamparan buat Kementerian PUPR dan ini sudah diakui pemerintah bahwa di sana diawasi oleh tenaga asing," ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/6/2023) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

"Saya rasa ini menunjukkan kualitas kita sampai di mana.

Kualitas kita belum berada pada titik yang bisa meyakinkan bangsa kita sendiri," tambahnya.

Oleh karenanya, Komisi V DPR RI akan mengadakan pertemuan yang dikhususkan untuk membahas lebih dalam mengenai hal ini dengan pemerintah.

Baca juga: Perlukah Satgas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi IKN Nusantara? Ekonom: Ada Badan Otorita

"Kami nanti akan bahas khusus, akan rapatkan khusus, kenapa harus ambil tenaga asing," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi juga sempat menyinggung rencana pemerintah mempekerjakan TKA dalam pembangunan IKN.

Sementara pembangunan IKN ini menyedot biaya yang cukup besar.

Mengutip laman Kementerian PUPR, pembangunan infrastruktur IKN yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR untuk tahap awal (2022- 2024) menelan biaya Rp 23,94 triliun yang seluruhnya berasal dari anggaran pemerintah.

"Ini IKN menyedot anggaran yang begitu besar.