LPG 3 Kilogram Masih Susah, Warga Kukar Antre Sejak Subuh

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Antrean panjang gas melon mengular di Kelurahan Loa Tebu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Puluhan warga rupanya rela mengantre sejak subuh demi mendapatkan LPG subsidi 3 kilogram di wilayah ini.

Kelangkaan gas LPG subsidi memang telah dirasakan warga Kota Raja sebulan terakhir. Hal tersebut turut dibenarkan warga bernama Mega (28).

Ibu rumah tangga ini mengaku kerap kesulitan mendapatkan gas LPG subsidi. Menurutnya, tabung gas melon menjadi barang langka yang berharga.

Baca juga: Gas 3 Kg di Samarinda Langka dan Upaya Pemkot Kendalikan Inflasi

"Kalau pun nemu harganya memang mahal, bisa ditebus Rp30-35 ribu untuk satu tabung," ujarnya, Rabu (5/7/2023).

Dugaan Penimbunan Gas Elpiji Subsidi

Menanggapi fenomena kelangkaan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutai Kartanegara, Arfan Boma buka suara.

Pihaknya mengaku telah melakukan kordinasi dengan Pertamina mengenai kelangkaan gas elpiji subsidi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kepada TribunKaltim.co, Boma memaparkan data. Kabupaten Kutai Kartanegara sejatinya mengusulkan 33 ribu metrik ton kuota LPG 3 kilogram.

Namun, pada tahun 2022, Kabupaten Kutai Kartanegara hanya mendapat jatah kuota LPG 3kg sebesar 27.912 Metrik Ton.

Kuota LPG 3 kilogram ini pun kembali mendapat penyesuaian di tahun 2023. Kabupaten Kutai Kartanegara hanya mendapat 26.461 Metrik Ton, ada penurunan 5,2 persen.

"Kami sudah minta, sebagai operator penyalur yang ditunjuk Pertamina harus menjaga ketersediaan kuota hingga akhir tahun 2023," terangnya.

Disperindag Kutai Kartanegara pun tak menutup mata atas kelangkaan gas LPG subsidi. Mereka sudah berupaya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke 15 agen se-Kutai Kartanegara.

Baca juga: Warga Kukar Susah Cari Gas 3 Kg, Terpaksa Jajan Lauk di Warung, Agen Klaim Distribusi Normal 

Namun sidak tersebut tak membuahkan hasil signifikan. Pasalnya, Disperindag Kutai Kartanegara tak memiliki kewenangan untuk menindak tegas para oknum nakal.

"Belum ada (temuan), kami pun tidak punya kewenangan untuk menindak. Sampai saat ini hanya menduga-duga, indikasinya mungkin saja ada kebocoran atau penimbunan," kata Boma.