5 Bulan KKB Sandera Pilot Susi Air, Jokowi Ungkap Upaya Pemerintah dan Sikap Selandia Baru Disorot

Khairul menilai, Selandia Baru semestinya turut serta dalam upaya pembebasan Kapten Phillip dan semestinya diperbolehkan untuk ambil andil.

Baca juga: Kabar Pilot Susi Air Masih Disandera KKB, Jokowi Ungkap Upaya Keras Pemerintah Jangan Dilihat Diam

Pemerintah Selandia Baru dinilai punya alasan yang kuat untuk terlibat dengan batasan-batasan peran yang disepakati bersama Indonesia.

"Kalau negara asal dari sandera, Kapten Phillip, tentu saja boleh."

"Bisa kita sebut sebagai pihak terkait, dia berkepentingan agar warga negaranya bisa diselamatkan, bisa dibebaskan," ungkapnya.

"Kalau tidak dilibatkan sama sekali enggak masuk akal, karena mereka berkepentingan, dan harus kita hormati," imbuh Khairul.

Senada dengan Khairul Fahmi, pakar hukum internasional, Hikmahanto Juwana, menilai Selandia Baru semestinya turut andil dalam upaya pembebasan Pilot Susi Air, Kapten Phillip Mark Mehrtens.

Hikmahanto mengatakan, pemerintah Selandia Baru tidak boleh abai akan nasib warga negaranya yang disandera KKB Papua.

"Kita harusnya (meminta) pemerintah Selandia Baru untuk punya andil. Namun saya tidak tahu seberapa punya andil pemerintah Selandia Baru terkait masalah ini," ungkap Hikmahanto, Kamis (6/7/2023).

Menurut Hikmahanto, sebuah negara tidak boleh lepas tangan ketika warga negaranya berada dalam ancaman.

"Ingat ketika pemerintah Indonesia menghadapi warga negaranya disandera di luar negeri, maka pemerintah menurunkan aparatnya untuk melakukan pendapatnya, tentu atas persetujuan negara setempat," ungkap Hikmahanto.

"Tetapi kalau mereka tidak punya andil, mereka abai terhadap kemaslahatan warga negaranya, itu patut dikecam," tegasnya.

Jokowi Gelar Rapat soal Kapten Phillip

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menggelar rapat bersama jajaran terbatas di Papua membahas penyanderaan Pilot Susi Air Philip Mehrtens oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Hal itu disampaikan Jokowi usai menghadiri Papua Street Carnival, di Jayapura Papua, pada Jumat, (7/7/2023).

"Tadi malam pun kami sudah rapat juga, nggak bisa sampaikan isinya apa dan upayanya apa," kata Jokowi.