Usai Terpilih Jadi Ketua Umum PKN, Anas Urbaningrum Bahas Soal Keadilan di Monas

TRIBUNKALTIM.CO - Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum kembali ke Monumen Nasional (Monas), Sabtu (15/7/2023).

Keberadaan Anas Urbaningrum di Monas untuk memberikan pidato politiknya usai resmi menjabat sebagai Ketua Umum PKN.

Dalam pidatonya, Anas Urbaningrum menyinggung soal keadilan.

Menurutnya keadilan merupakan mahkota dari hukum.

"Kita semua dituntut untuk setia menjadi patriot-patriot Indonesia, patriot-patriot bangsa, patriot-patriot masa depan nusantara yang lebih baik, dan itu mahkotanya adalah keadilan," ujar Anas.

"Kalau di sini ditulis mahkota hukum adalah keadilan itu artinya adalah hukum yang tegak tetapi keadilan roboh maka sesungguhnya hukum itu roboh dengan sendirinya. Hukum yang ditegakkan tanpa mempertimbangkan asas keadilan bahkan melecehkan asas keadilan itu adalah hukum yang secara yuridis dan sosial sesat," jelasnya.

Anas pun memberikan pesan bahwa setiap usaha untuk menegakkan hukum tidak boleh melupakan nilai dasar keadilan.

Utamanya untuk Indonesia, keadilan menjadi sangat penting untuk mencapai kemakmuran masyarakat.

Baca juga: Profil Anas Urbaningrum yang Resmi Terpilih Jadi Ketua PKN, Sempat Terjerat Kasus Hambalang

"Karena mahkota hukum adalah keadilan maka mahkota Indonesia hari ini ke depan dan sampai kapanpun tidak boleh lepas dari nilai keadilan," jelas Anas.

"Karena kalau mahkota Indonesia yang sedang kita bangun bersama dibangun oleh pemerintah, dibangun oleh seluruh potensi bangsa ini kemudian abai terhadap keadilan maka sesungguhnya kita tidak sedang membangun Indonesia," tambahnya.

Berikut poin penting pidato dan pernyataan Anas Urbaningrum di hadapan kader dan simpatisan PKN:

1. Alat Politik

Anas Urbaningrum menegaskan hukum tidak boleh dijadikan alat. Terlebih lagi menjadi alat untuk menyingkirkan orang lain.

"Hukum tidak boleh diperalat, hukum tidak boleh menjadi alat untuk menyingkirkan siapapun," ungkap Anas.

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini menyatakan berkompetisi politik harus kesatria.