Ingatkan Sumpah Jabatan, Ganjar Heran Ada yang Soal IKN Nusantara, Sorot Anies-AHY?

TRIBUNKALTIM.CO - Bakal calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo merasa heran karena masih ada pihak yang tidak komitmen mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

"IKN? IKN sudah jadi undang-undang kok masih ada yang tidak komit," ujar Ganjar saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jalan Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023).

Gubernur Jawa Tengah ini mengatakan, IKN sudah dibentuk menjadi undang-undang dan harus ditaati oleh siapa pun yang saat ini menjadi warga negara Indonesia.

"Kalau sudah jadi undang-undang itu kewajiban siapapun harus melaksanakan loh," katanya.

"Karena sumpahnya itu harus melaksanakan peraturan perundang-undangan," ujar Ganjar lagi.

Bagi Ganjar, membangun IKN bukan soal membangun gedung, melainkan soal masa depan.

Dilansir dari Kompas.com, hal tersebut dikatakan Gubernur Jawa Tengah ini dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Pemerintah Kota Se Indonesia (APEKSI) yang digelar di Upperhills Convention Hall Jl Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (13/7/2023).

Ganjar Pranowo mengatakan, pembangunan IKN itu bukan hanya membangun gedung.

Namun, soal masa depan, termasuk di dalamnya soal energi hijau, ekonomi biru, dan semuanya.

"Jadi, jika orang bicara IKN itu bicara masa depan Indonesia," kata Ganjar.

Ganjar akan melanjutkan pembangunan IKN yang sudah mulai dibangun Presiden Jokowi.

Diketahui, kritik terkait IKN sempat dilontarkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY mempertanyakan sikap pemerintah soal pembangunan IKN dan menganggap pemerintah terlalu terburu-buru jika mengejar pembangunan IKN harus selesai sebelum tahun 2024.

“Semangatnya kita enggak ada masalah.

Tapi begitu, harus dieksekusi sekarang juga, sebelum 2024 harus jadi, apa yang dikejar?” ujar AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Kamis (14/7/2023).

Oleh karena itu, ia mengaku telah menitipkan pada kader Partai Demokrat yang berada di DPR RI untuk terus memberikan catatan kritis terkait pembangunan ibu kota baru tersebut.

Menurut AHY, pemerintah tak memiliki urgensi untuk menargetkan agar pembangunan IKN cepat selesai.

“Jadi, legacy itu tidak harus (sekarang). Kecuali, memang tabiatnya adalah menihilkan legacy pemimpin sebelumnya,” katanya.

“Ada ketakutan, ada kekhawatiran nanti kalau bukan saya, bukan kita, nanti diklaim oleh yang lainnya,” ujar AHY melanjutkan.

Terakhir, AHY meminta pemerintah untuk fokus pada pembenahan ekonomi masyarakat lebih dulu.

Menurutnya, jangan sampai kesejahteraan rakyat dikorbankan demi berbagai proyek pembangunan.

“Ini adalah masalah rakyat, masalah ekonomi rakyat yang perlu dicari solusinya.

Jangan didahulukan proyek-proyek yang luar biasa menyita anggaran negara kita,” kata AHY.

Selain itu, kritik juga datang dari bakal Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan.

Anies mengaku heran karena sering mendapatkan pertanyaan terkait keberlangsungan pembangunan IKN Nusantara.

Ia mengatakan, jika IKN merupakan rencana yang baik dari pemerintah, maka proyek tersebut pasti bakal terus berjalan.

“Tapi bila ini ada masalah, saya juga kadang-kadang heran kenapa sering ditanyakan ya, apa ada masalah sebetulnya?" kata Anies di hadapan seluruh walikota se-Indonesia dalam acara Rakernas XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, di Makassar, Jumat (14/7/2023). (*)