Kritik AHY Soal IKN Dibalas Ganjar Pranowo, Anies Baswedan Justru Merasa Heran

TRIBUNKALTIM.CO - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menaruh curiga dengan dikebutnya pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim).

Jika AHY curiga dan mempertanyakan pembangunan IKN Nusantara, berbeda halnya dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

AHY mempertanyakan sikap pemerintah soal pembangunan IKN dan menganggap pemerintah terlalu terburu-buru jika mengejar pembangunan IKN harus selesai sebelum tahun 2024.

“Semangatnya kita enggak ada masalah. Tapi begitu, harus dieksekusi sekarang juga, sebelum 2024 harus jadi, apa yang dikejar?” ujar AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Kamis (14/7/2023).

Oleh karena itu, ia mengaku telah menitipkan pada kader Demokrat yang berada di DPR RI untuk terus memberikan catatan kritis terkait pembangunan ibu kota baru tersebut.

Menurut AHY, pemerintah tak memiliki urgensi untuk menargetkan agar pembangunan IKN cepat selesai.

“Jadi, legacy itu tidak harus (sekarang). Kecuali, memang tabiatnya adalah menihilkan legacy pemimpin sebelumnya,” katanya.

“Ada ketakutan, ada kekhawatiran nanti kalau bukan saya, bukan kita, nanti diklaim oleh yang lainnya,” ujar AHY melanjutkan.

Baca juga: Porsi Anggaran Untuk PPU Diharapkan Bertambah Dengan Adanya IKN Nusantara

Terakhir, AHY meminta pemerintah untuk fokus pada pembenahan ekonomi masyarakat lebih dulu. Menurutnya, jangan sampai kesejahteraan rakyat dikorbankan demi berbagai proyek pembangunan.

“Ini adalah masalah rakyat, masalah ekonomi rakyat yang perlu dicari solusinya. Jangan didahulukan proyek-proyek yang luar biasa menyita anggaran negara kita,” kata AHY.

Ganjar Pranowo yang berada di kubu Presiden Joko Widodo (Jokowi), memberikan komentar atas kritik AHY.

Bakal calon presiden (capres) dari PDIP itu merasa heran karena masih ada pihak yang tidak komitmen mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Baca juga: SMAN 10 Samarinda Gelar Diskusi Kesiapan Siswa Sambut IKN Nusantara dan Pembinaan di lingkup Sekolah

"IKN? IKN sudah jadi undang-undang kok masih ada yang tidak komit," ujar Ganjar saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jalan Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023).

Gubernur Jawa Tengah ini mengatakan, IKN sudah dibentuk menjadi undang-undang dan harus ditaati oleh siapa pun yang saat ini menjadi warga negara Indonesia.

"Kalau sudah jadi undang-undang itu kewajiban siapapun harus melaksanakan loh," katanya.

"Karena sumpahnya itu harus melaksanakan peraturan perundang-undangan," ujar Ganjar lagi.

Baca juga: Perguruan Tinggi Ternama tak Perlu Pindah ke IKN Nusantara, Isran Noor: Wajib Terus Dikembangkan

Lalu, bagaimana dengan Anies Baswedan soal IKN Nusantara?

Ya, kritik juga datang dari bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan.

Anies mengaku heran karena sering mendapatkan pertanyaan terkait keberlangsungan pembangunan IKN Nusantara.

Ia mengatakan, jika IKN merupakan rencana yang baik dari pemerintah, maka proyek tersebut pasti bakal terus berjalan.

Baca juga: Anggota DPR Ini Sebut Pertamina Terpaksa Pasang Badan Investasi di IKN Nusantara

“Tapi bila ini ada masalah, saya juga kadang-kadang heran kenapa sering ditanyakan ya, apa ada masalah sebetulnya?" kata Anies di hadapan seluruh walikota se-Indonesia dalam acara Rakernas XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, di Makassar, Jumat (14/7/2023).

Jokowi Pastikan Istana Negara di IKN Dibangun Tepat Waktu

Presiden Jokowi memastikan pembangunan Istana Negara Burung Garuda di IKN Nusantara berjalan tepat waktu.

Hal itu disampaikan Presiden usai meninjau Galeri Nyoman Nuarta di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (12/7/2023).

Baca juga: Anggota DPR Ini Sebut Pertamina Terpaksa Pasang Badan Investasi di IKN Nusantara

Untuk diketahui, Nyoman Nuarta merupakan desainer istana kepresidenan di IKN.

"Saya datang ke pabriknya Pak Nyoman Nuarta untuk memastikan bahwa pembangunan IKN, utamanya Istana Kepresidenan, sesuai dengan waktu sehingga saya cek ke sini," ujar Jokowi usai peninjauan.

"Insya Allah ini berjalan baik sesuai waktu yang sudah kita targetkan," katanya lagi.

Menurut Presiden, dalam peninjauan pada Rabu, dirinya melihat langsung teknis pengelasan dan pewarnaan lempeng kuningan yang akan digunakan di Istana Negara Burung Garuda di IKN.

Baca juga: Bendungan Sepaku Semoi Masuk Progres Akhir, Sumber Air Baku IKN Nusantara-Balikpapan

Dengan begitu, kata Jokowi, lempeng yang dihasilkan bisa sesuai dengan kondisi istana di lapangan.

Mantan Wali Kota Solo ini menambahkan bahwa dirinya bakal kembali mengunjungi IKN dalam waktu dekat.

"Ya mungkin sebelum Oktober ke sana, Kepala IKN juga ada di sana dan selalu melaporkan ke saya," ujar Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, konstruksi kawasan Istana Presiden di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sudah dimulai pada akhir Januari 2023.

Baca juga: Petinggi NasDem Sebut Cawapres Anies Baswedan Sudah Tak Menarik Dibahas: Tak Ada Pengumuman di ASP

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga mengatakan, mulai November 2022-Februari 2023, pihaknya tengah menyiapkan lahan seluas 50 hektar tersebut.

Proses land development dikerjakan secara paralel dengan pembangunan fondasi.

"Kita menyiapkan fondasi bore pile 60-80, ada juga 60-80, bervariasi," kata Danis dalam Press Tour Infrastruktur IKN pada 13 Januari 2023.

Sebagai informasi, kawasan Istana Presiden ini mencakup Kantor Presiden yang berbentuk burung garuda, serta Istana Presiden dan Lapangan Upacara yang ditargetkan bisa digunakan pada Upacara Kemerdekaan 17 Agustus 2024.

Baca juga: Petinggi NasDem Sebut Cawapres Anies Baswedan Sudah Tak Menarik Dibahas: Tak Ada Pengumuman di ASP

Kawasan Istana Presiden ini telah disiapkan lahan seluas 50 hektar yang akan dibangun sebagai botanical garden.

Selain itu, juga akan dibangun Sekretariat Presiden di mana per Januari 2023 pekerjaan clearing and grading sudah mencapai 65 persen dan secara keseluruhan mencapai 2,6 persen.

Berdasarkan informasi dari laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PUPR, PT Pembangunan Perumahan (PP) Tbk yang menjadi pemenang tender pembangunan Bangunan Gedung Kantor Presiden di IKN.

Nilai kontrak tender Kantor Presiden tersebut sebesar Rp 1,56 triliun untuk harga penawaran dan pagu Rp 1,93 triliun.

Kemudian, tender pembangunan Gedung Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung Kawasan Istana Kepresidenan di IKN dimenangi oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Nilai kontrak yang disetujui adalah harga penawaran Rp 1,35 triliun dari pagu Rp 1,38 triliun. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS