Anas Urbaningrum ke Kaltim Usai Jadi Ketua PKN, Singgung Komitmen dan IKN Nusantara, Beda Versi AHY

TRIBUNKALTIM.CO - Setelah resmi terpilih jadi Ketua Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN, Anas Urbaningrum memilih menyambangi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai lokasi safari politik pertamanya.

Apa alasan Anas Urbaningrum pilih Kaltim sebagai lokasi safari politik pertamanya?

Terkait dengan alasannya memilih Kaltim, Anas Urbaningrum mengungkap komitmennya terhadap IKN Nusantara yang berbeda versi dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Diketahui, Anas Urbaningrum mengunjungi Samarinda, Ibu Kota Kalimantan Timur, Senin (17/7/2023).

Kunjungan Anas Urbaningrum ke Samarinda ini merupakan safari politik pertamanya usai terpilih menjadi Ketua PKN.

Di Samarinda, Anas Urbaningrum bertemu para kader PKN dan simpatisannya.

Menurut Anas Urbaningrum, IKN Nusantara dan PKN sama-sama punya potensi besar, sehingga ini menjadi alasan dia datang ke Bumi Mulawarman sebelum mengunjungi daerah lainnya.

"Ada potensi besar, IKN sama PKN itu dekat sekali kan, itu kenapa saya pertama kali di Kaltim.  Ya sudah ada yang ngatur ini.

Sudah, yang ngatur bukan manusia, diatur alam," ungkapnya saat ditemui di Kantor Pimpinan Daerah PKN Kaltim di Samarinda.

"Insya Allah karena ide dasar kami adalah kebangkitan nusantara dan Ibu Kota Nusantara sekarang itu dibangun di Kaltim," sambungnya.

IKN menurutnya adalah komitmen ke-nusantaraan dan ke-Indonesiaan, di mana Indonesia itu harus maju bersama.

"Jadi tidak boleh hanya maju di daerah-daerah tertentu, tapi seluruh daerah harus maju," ujarnya.

Baca juga: PKN Belum Tentukan Capres, Anas Urbaningrum: Kami Masih Fokus Pileg 2024

PKN berkomitmen bahwa sebagai partai pendatang baru juga akan mengikuti arah pembangunan bangsa yang positif.

Hal tersebut dianggap Anas juga perwujudan agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari keberlangsungan pembangunan.

"Seluruh rakyat di manapun juga harus mendapatkan manfaat terbaik dari kemerdekaan kira-kira seperti itu.

Beda versi AHY dan Anies

Pembangunan IKN Nusantara memang jadi perhatian.

Sejumlah pihak menyoroti pembangunan IKN Nusantara yang terkesan terburu-buru.

Salah satunya disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono.

Partai Demokrat diketahui adalah mantan partai Anas Urbaningrum.

Diketahui sebelumnya Agus Harimurti Yudhoyono yang biasa disapa AHY juga sempat menyampaikan pandangannya terkait IKN Nusantara.

Dilansir dari Kompas.com, AHY menganggap, pemerintah terlalu terburu-buru jika mengejar pembangunan IKN di Kalimantan Timur harus selesai sebelum tahun 2024 berakhir.

Baca juga: Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid Kedatangan Anas Urbaningrum di Rumah Jabatan

“Semangatnya kita enggak ada masalah.

Tapi begitu, harus dieksekusi sekarang juga, sebelum 2024 harus jadi, apa yang dikejar?” sebut AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Kamis (14/7/2023).

Maka, ia mengaku telah menitipkan pada kader Partai Demokrat yang berada di DPR RI untuk terus memberikan catatan kritis terkait pembangunan ibu kota baru tersebut.

Menurutnya, pemerintah tak memiliki urgensi untuk menargetkan agar pembangunan IKN cepat selesai.

“Jadi, legacy itu tidak harus (sekarang).

Kecuali, memang tabiatnya adalah menihilkan legacy pemimpin sebelumnya,” ucap dia.

“Ada ketakutan, ada kekhawatiran nanti kalau bukan saya, bukan kita, nanti diklaim oleh yang lainnya,” sambungnya.

Terakhir, AHY meminta pemerintah untuk fokus pada pembenahan ekonomi masyarakat lebih dulu.

Menurutnya, jangan sampai kesejahteraan rakyat dikorbankan demi berbagai proyek pembangunan.

“Ini adalah masalah rakyat, masalah ekonomi rakyat yang perlu dicari solusinya. Jangan didahulukan proyek-proyek yang luar biasa menyita anggaran negara kita,” kata AHY.

Baca juga: BREAKING NEWS: Usai Munaslub PKN, Anas Urbaningrum Pilih Kaltim jadi Daerah Pertama Konsolidasi

"Masalah IKN, Demokrat memandang bahwa sebetulnya semangat membangun ibu kota baru dengan argumentasi logisnya.

Tidak ada yg keliru dari sisi argumentasi logisnya," kata AHY saat jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (14/7/2023).

Proyek itu menjadi tidak logis karena dia menaruh fokus pada kondisi perekonomian Indonesia yang belakangan ini menurutnya masih belum meningkat.

Termasuk kata dia soal kondisi fiskal bangsa Indonesia dan utang pemerintahan Indonesia yang belakangan ini meningkat.

"Yang menjadi kurang logis saat ini ketika ekonomi Indonesia sedang sulit, tidak sedang baik-baik saja, masyarakat kita juga sedang tidak baik-baik saja seolah ada yang memaksakan diri, tadi, fiskal kita udah makin sempit, utang kita makin besar, investasi juga tidak mengalir deras seperti yg diharapkan, karena masing-masing negara, masing-masing investor juga mengukur diri," kata dia.

Sorotan terkait IKN Nusantara juga disampaikan Anies Baswedan.

Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan mengaku heran karena sering mendapatkan pertanyaan terkait keberlangsungan pembangunan IKN Nusantara.

Ia mengatakan, jika IKN merupakan rencana yang baik dari pemerintah, maka proyek tersebut pasti bakal terus berjalan.

“Tapi bila ini ada masalah, saya juga kadang-kadang heran kenapa sering ditanyakan ya, apa ada masalah sebetulnya?" kata Anies di hadapan seluruh walikota se-Indonesia dalam acara Rakernas XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, di Makassar, Jumat (14/7/2023).

Ganjar Pranowo Heran

Sementara itu, jetika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jalan Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023), Ganjar Pranowo merasa heran karena masih ada pihak yang tidak komitmen mendukung pembangunan IKN di Kaltim.

"IKN? IKN sudah jadi undang-undang kok masih ada yang tidak komit," ujar Ganjar seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Gubernur Jawa Tengah ini mengatakan, IKN sudah dibentuk menjadi undang-undang dan harus ditaati oleh siapa pun yang saat ini menjadi warga negara Indonesia.

"Kalau sudah jadi undang-undang itu kewajiban siapapun harus melaksanakan loh," katanya.

"Karena sumpahnya itu harus melaksanakan peraturan perundang-undangan," ujar Ganjar lagi.

Baca juga: Jawaban Anas Urbaningrum soal Janji Gantung Anas di Monas hingga Kemungkinan Silaturahmi dengan SBY

(*)

Update Anas Urbaningrum ke Kaltim

Berita IKN Nusantara

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS