Indonesia Disebut Negara Gagal Sistemik dan Bokek, Stafsus Sri Mulyani Perang Data Dengan PEPS

TRIBUNKALTIM.CO - Indonesia disebut-sebut sebagai negara gagal sistemik, pernyataan ini langsung direspon keras oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo.

Yustinus Prastowo menampik pernyataan yang menyebutkan, Indonesia masuk ke dalam kategori negara gagal sistemik.

Hal ini ditunjukan oleh kinerja APBN yang terjaga dan predikat positif yang disampaikan lembaga keuangan internasional.

Sebagai informasi, Indonesia dinilai telah masuk negara gagal sistemik oleh Director Political Economy & Policy Studies atau PEPS Anthony Budiawan.

Pernyataan itu disampaikan dengan mencantumkan data anggaran pembayaran bunga utang yang lebih besar dari anggaran kesehatan.

Melalui cuitannya, Anthony juga menyertakan potongan video pidato Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres.

Dalam cuplikan video itu Antonio menyebutkan, separuh umat manusia tinggal di negara yang lebih banyak mengeluarkan anggaran untuk pembayaran utang daripada pendidikan atau kesehatan.

"Indonesia masuk negara gagal sistemik. APBN 2022: Biaya Kesehatan Rp176,7 T; Bunga pinjaman: Rp386,3 triliun," tulis akun @AnthonyBudiawan, dikutip Rabu (19/7/2023).

Baca juga: Rapat bersama Sri Mulyani, Demokrat dan PKS Minta Pembangunan IKN Nusantara Ditunda, Bukan Prioritas

"UN Chief, António Guterres mengatakan, negara yang membayar bunga pinjaman lebih besar dari anggaran kesehatan atau pendidikan, masuk kategori negara gagal sistemik," sambungnya.

Pernyataan itu kemudian direspons oleh Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo.

Melalui serangkaian cuitan, Yustinus membantah pernyataan yang menyebutkan Indonesia termasuk ke dalam kategori negara gagal sistemik.

"Penilaian ini tidak berdasar!," tulis akun @prastow membalas cuitan @AnthonyBudiawan.

Baca juga: Soimah Diperlakukan Seperti Koruptor oleh Petugas Pajak, Staf Khusus Sri Mulyani Ungkap Kronologi

Ia pun menyertakan data realisasi APBN Tahun 2022 dan pagu APBN 2023.

Dalam data itu dipaparkan, anggaran pendidikan dan kesehatan untuk tahun 2022 realisasinya mencapai Rp 649,3 triliun.

Nilai itu lebih tinggi dari realisasi belanja bunga utang sebesar Rp 386,3 triliun.