Indonesia Disebut Negara Gagal Sistemik dan Bokek, Stafsus Sri Mulyani Perang Data Dengan PEPS

Sementara itu dalam pagu APBN 2023, total anggaran pendidikan dan kesehatan mencapai Rp 791 triliun.

Baca juga: Soal Beda Data Transaksi Mencurigakan dengan Mahfud MD, Wakil Sri Mulyani: Sumber Suratnya Sama

Nilai ini juga lebih besar dari pagu anggaran belanja bunga utang, yakni sebesar Rp 441,4 triliun.

Kemudian, Prastowo juga membantah narasi yang menilai, Indonesia merupakan negara miskin.

Sebagaimana data teranyar Bank Dunia, Indonesia memiliki pendapatan nasional bruto per kapita sebesar 4.580 dollar AS, dan masuk dalam kategori negara berpendapatan menengah atas.

Pada saat bersamaan, perekonomian Indonesia terus tumbuh positif.

Baca juga: Terjawab Pencairan THR 2023 Tanggal Berapa, Sri Mulyani Beber THR PNS 2023 Cair 4 April 2023

Produk domestik bruto (PDB) nasional tercatat terus tumbuh 5 persen dalam kurun waktu 6 kuartal terakhir.

"Indonesia bukan negara gagal. Justru kita masuk upper middle income country' dg pertumbuhan ekonomi stabil & tinggi 5 persen," kata Prastowo.

Terakhir, Prastowo menekankan, kemampuan pembayaran kewajiban negara juga terjaga. Indonesia tidak pernah gagal bayar, dan lembaga pemeringkat global Standard & Poor's (S&P) menjaga peringkat kredit nasional di posisi BBB dengan outlook stabil.

"Keputusan mempertahankan rating tersebut merupakan cerminan dari kesuksesan Indonesia dalam melakukan konsolidasi fiskal yang cepat dan didukung oleh pertumbuhan pendapatan yang solid. Termasuk kebijakan fiskal-moneter yang terkalibrasi dengan baik," pungkas Yustinus Prastowo.

Baca juga: Mobil Alphard Masuk Apron Bandara, Sri Mulyani: Protokol yang Selama Ini Diberikan Kepada Saya

Selain itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga menampik pernyataan yang menyebutkan, pemerintah tidak mempunyai uang atau bokek.

Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo menjawab pernyataan yang menyebutkan, pemerintah tidak punya uang, sehingga tidak mampu meningkatkan tunjangan kinerja (tukin) pegawai negeri sipil (PNS) hingga belanja yang sudah diatur dalam Undang-undang (UU) atau mandatory spending dihapus.

"Negara bokek nggak punya uang? Keliru!" tulis Prastowo, dikutip Minggu (25/6/2023).

Terkait dengan mandatory spending, Prastowo menegaskan, pemerintah tetap berkomitmen mengalokasikan anggaran belanja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca juga: Kaget Mahfud MD Ungkap Kejanggalan Transaksi Rp 300 Triliun, Sri Mulyani Telusuri ke PPATK

Langkah ini dilakukan meskipun pemerintah dalam beberapa tahun terakhir melakukan relokasi anggaran.

Ia pun mencontohkan, dua pos mandatory spending ialah untuk pendidikan dan kesehatan.