Ahok Disoal Karena Ungkap Kantor Pertamina di Jakarta Sewa, Pindah ke IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama, jangan asal bicara terkait rencana pemindahan kantor operasional Pertamina ke Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Apalagi pria yang akrab disapa Ahok itu sampai membuat narasi yang dapat mengundang kontroversi dengan mengatakan kantor Pertamina di Jakarta hanya sewa.

Dilansir dari Tribunnews.com, Mulyanto menyebut Ahok gegabah dan tidak profesional.

Harusnya Ahok fokus pada tugas dan kewenangannya untuk membawa Pertamina mengembangkan usaha di bidang migas, bukan menyasar ke bidang lain di luar kompetensinya.

“Ahok jangan politisasi Pertamina dengan mendorong BUMN migas ini pindah ke IKN dan berinvestasi di luar kompetensi intinya di sana," ungkap Mulyanto dalam pernyataannya dikutip, Sabtu (22/7/2023).

Baca juga: Jokowi Groundbreaking Pembangunan Training Camp PSSI di IKN Nusantara Agustus Ini

"Pertamina sebaiknya fokus pada bidang usahanya di sektor migas, ketimbang cawe-cawe pada pekerjaan lain di luar kompetensinya,” sambungnya.

Mulyanto menyebut pernyataan Ahok yang ingin memindahkan kantor Pertamina ke IKN dengan alasan kantor di Jakarta hanya sewa sangat kontroversial karena tidak sesuai kenyataan.

Mestinya Ahok berkoordinasi dahulu secara internal dengan direksi di level korporasi sebelum dibawa ke luar.

Jangan gagasan yang masih mentah sudah dilempar ke publik. Ini kontra produktif bagi penerimaan publik terhadap Pertamina.

“Apalagi kalau ide-ide mentah tersebut berbau politis. Tugas Komut itu adalah terkait pengawasan perusahaan bukan pelaksanaan aksi korporasi. Ahok sudah salah kaprah melampaui kewenangannya,” kata Mulyanto.

Sebelumnya, Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkapkan bahwa kantor pusat Pertamina akan pindah ke IKN pada 2026.

Ahok menjelaskan, Pertamina akan memanfaatkan lahan yang diperoleh dari pemerintah.

Namun, perpindahan kantor pusat BUMN sektor migas itu sesudah Ibu Kota Indonesia resmi dialihkan ke IKN Nusantara yang ditargetkan pada 2024.

Baca juga: WSBP Jamin Suplai Readymix untuk Istana Presiden Hingga Tol IKN Nusantara Beres 2024

"Setelah IKN semua, kan BUMN dapat tanah 4 hektar. Nanti mau pindahin, berikutnya di 2026 baru pelan-pelan pindah," ujar Ahok saat ditemui di Kementerian BUMN, (18/7/2023).

Sebelumnya, Ahok juga mengungkapkan kantor pusat Pertamina akan dipindahkan ke pesisir teluk Balikpapan sebagai gerbang IKN.

Kata dia, selama ini Pertamina menyewa kantor di Jakarta dengan biaya yang tidak murah dengan nilai sewa mencapai Rp 328 miliar per tahun.

“Jadi juga tidak murah bayangkan kalau 92 ribu meter persegi itu kita bangun di Balikpapan, di Kaltim, ini kan sesuatu yang akan memeratakan," ucap Ahok.

Rencana tersebut sudah disampaikan Ahok saat bertemu dengan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud di Balai Kota pada Senin (10/7/2023). (*)