Penajam Paser Utara Diharapkan jadi Kawasan Strategis Nasional, Seiring Pindahnya IKN ke Sepaku

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berkeinginan agar daerah asal ibu kota baru itu menjadi Kawasan Strategis Nasional.

Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi daerah yang paling terdampak, atas pindahnya Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.

Selain kehilangan sebagian wilayah, Penajam Paser Utara juga banyak kehilangan sumber daya alam, sumber air bersih.

Kemungkinan juga akan kehilangan pendapatan dari dana bagi hasil minyak, gas dan hasil mineral alam lainnya.

Baca juga: Progres 7 Proyek Waskita Karya di IKN Nusantara, 30 Persen Pakai Pekerja Lokal

Demikian disampaikan Asisten II Pemkab Penajam Paser Utara Nicko Herlambang kepada TribunKaltim.co, Rabu (26/7/2023) di Penajam, Kalimantan Timur.

Nicko menjelaskan bahwa, jika menjadi kawasan strategis nasional, maka Penajam Paser Utara bisa mendapatkan dana insentif khusus, juga kebijakan khusus untuk pemekaran kecamatan dan desa.

"Kita minta supaya ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional. Ini penting karena bisa memberikan ruang bagaimana kita melakukan pemekaran," ungkapnya.

Daerah Penunjang Pangan

Selain itu, jika ditetapkan menjadi kawasan strategis nasional, Penajam Paser Utara akan menjadi daerah penunjang pangan berkelanjutan, serta penunjang kawasan industri.

Beberapa daerah yang disiapkan untuk sentra pangan yakni Babulu Laut, Babulu Darat, Sepan, Sotek dan Riko.

Baca juga: Jangan Kaget, Istana Presiden di IKN Nusantara Lama-Kelamaan Jadi Berwarna Hijau

"Kita harapkan diberi ruang untuk membuat diskresi terkait aturan, termasuk apakah memungkinkan ada insentif khusus terkait dengan adanya invetasi yang akan masuk ke wilayah Penajam Paser Utara," sambungnya.

Hal ini sudah disampaikan ke pemerintah pusat, dan akan dilakukan pembahasan lebih lanjut.

Tidak hanya Penajam Paser Utara, tetapi juga dengan daerah lain seperti Kukar dan lainnya.

"Kementerian akan melakukan pertemuan dengan daerah mitra untuk kemudian mengadakan pembahasan khusus," pungkasnya. (*)