IKN Nusantara
Target Kontrak Rp 2 T, WEGE Incar Proyek Hunian ASN dan Perkantoran IKN Nusantara
Target kontrak Rp 2 triliun, WEGE incar proyek hunian ASN dan perkantoran IKN Nusantara
Penulis: Rafan Arif Dwinanto | Editor: Jofan Giantirta
TRIBUNKALTIM.CO - Proyek-proyek di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur masih jadi incaran BUMN-BUMN Karya.
Salah satunya PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk atau WEGE.
2023 ini, WEGE menargetkan kontrak Rp 2 triliun di IKN.
Saat ini, WEGE sudah mengantongi kontrak di IKN sebesar Rp 1,2 triliun.
Dilansir dari Kontan, Sekretaris Perusahaan Wika Gedung (WEGE) Purba Yudha Tama menuturkan, proyek tersebut berasal dari Hunian Pekerja IKN dan Gedung Kemenko Maritim dan Investasi.
Baca juga: Penajam Paser Utara Diharapkan jadi Kawasan Strategis Nasional, Seiring Pindahnya IKN ke Sepaku
Untuk Hunian Pekerja Konstruksi IKN Modular dengan nilai proyek berkisar Rp 400 miliar-Rp 500 miliar, pengerjaan proyek tersebut telah rampung pada Maret 2023.
Sementara pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi RI (Kemenkomarves) ditargetkan bakal rampung pada kuartal ketiga tahun depan.
Yudha mengatakan, WEGE saat ini mengincar beberapa target proyek yang berasal dari anggaran penerimaan dan belanja negara Pemerintah, yakni rumah susun ASN dan beberapa proyek kantor yang berada di IKN.
“Dengan nilai total target yang disasar pada proyek IKN senilai kurang lebih Rp 2 triliun,” kata Yudha, Minggu (16/7).
Selain IKN, anak usaha PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) ini juga mengincar proyek dari non-IKN.
Yudha menjabarkan, proyek non-IKN yang diincar WEGE mayoritas berasal dari proyek kantor milik badan usaha milik negara (BUMN) dan pemerintah, beberapa fasilitas olahraga, fasilitas publik seperti rumah sakit, dan kampus serta bangunan komersial.
Sementara itu, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga menyebut progres pembangunan ibu kota tersebut sudah mencapai sekitar 34 persen untuk tahap (batch) pertama.
Sementara mencapai 1 persen untuk batch kedua.
“Untuk batch 1, sudah sekitar 34 persen, dan batch 2 yang baru tanda tangan kontrak sekitar Mei atau Juni itu sekitar 1 persen,” ujar Danis kepada Kontan, Kamis (13/7).
Adapun, infrastruktur yang telah dibangun pada batch pertama ini meliputi Istana Presiden dan kantor presiden, Bendungan Sepaku Semoi, Jalan tol 3a,3b dan 5a, dan lain-lain, kata Danis.
Lalu, infrastruktur yang bakal berdiri di batch kedua antara lain rusun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 47 tower, jalan tol 5b, 6a, dan 6b, instalasi air bersih dan sanitasi, serta tambahan jalan-jalan logistik.
Pada Februari 2024 mendatang, Danis berharap progres pembangunan IKN sudah mencapai total sekitar 80 persen sehingga siap untuk ditempati.
Baca juga: Datang dan Pergi, 48 ASN Usulkan Mutasi Keluar Penajam Paser Utara, 16 di Antaranya ke IKN Nusantara
“Sekitar 80 persen lebih. Insyaallah, kita upayakan semaksimal mungkin,” tandasnya.
Sebelumnya, dilansir dari Kontan, berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dukungan anggaran infrastruktur IKN selama 2020-2023 telah mencapai Rp 36,72 triliun.
Adapun total anggaran dukungan IKN hingga 2024 sebesar Rp 62,27 triliun untuk 76 paket pekerjaan.
Pada awal Juni 2023 lalu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, sampai dengan 2023 ini, sebanyak 39 paket pekerjaan IKN senilai Rp 24,16 triliun dalam proses konstruksi.
Kemudian, 37 paket pekerjaan senilai Rp 21,41 triliun dalam proses lelang. (*)
Basuki Hadimuljono Sebut Air di IKN Bisa Langsung Diminum |
![]() |
---|
Sampah di Kawasan IKN Bakal Diolah di TPST Berkapasitas 70 Ton per Hari, 17 Agustus Sudah Siap |
![]() |
---|
Program Makan Siang Gratis Lebih Penting dari IKN, Keluarga Prabowo: Kalau Belum Mampu, Jangan Dulu |
![]() |
---|
Warga yang Lahannya Terdampak Pembangunan IKN Nusantara Dapat Ganti Untung, AHY: Bukan Ganti Rugi |
![]() |
---|
3.216 PNS Akan Pindah di IKN pada Agustus 2024, Simak Juga Info CASN Penempatan Ibu Kota Baru |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.