Pengamat Menilai Pemprov dan Pemkab Bisa Intervensi soal Tiket Mahal serta Perbaikan Jalan

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Aksi demo terkait tiket mahal yang digelar Pelajar Mahasiswa Kabupaten Berau (KPMKB) ditanggapi pengamat ekonomi.

Pengamat ekonomi sekaligus dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul) Purwadi Purwoharsojo, SE, M.Si, CIMA menilai memang pemerintah bisa mengintervensi.

Meski kebijakan terkait penerbangan berada di maskapai.

Harga tiket pesawat Balikpapan-Berau hingga kini masih dinilai terlalu tinggi bukan hanya keluhan dari kalangan pelajar saja, tetapi masyarakat serta beberapa industri pun ikut terimbas tingginya harga tiket pesawat.

Solusi terbaik guna menyelesaikan persoalan harga tiket pesawat yang mahal memang perlu adanya penekanan dari Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten.

Baca juga: Para Pelajar di Samarinda Tuntut Keterbukaan Maskapai Dalam Penetapan Harga Tiket

"Harusnya memang pemerintah bisa intervensi, membangun kekompakan dulu di daerah lalu berjuang bersama-sama ke pemerintah pusat," ujar Purwadi, Kamis (27/7/2023).

Soal tarif pesawat, juga bukan urusan Kementerian Perhubungan.

Pemerintah melalui Kementerian hanya menetapkan tarif batas atas dan bawah serta mengontrol keselamatan penerbangan.

Maka dari itu, intervensi pemerintah pusat tentu meminta agar maskapai bisa lebih mengutamakan harga terjangkau melalui regulasi yang telah diatur, karena hanya ini celah yang bisa dilakukan.

"Sejauh ini pemerintah belum mengontrol langsung terkait harga, masih sebatas pengawasan. Sedangkan batas atas juga masih terlalu tinggi," ujarnya.

Baca juga: BREAKING NEWS: Pelajar Berau Demo Tiket Mahal di Kantor Gubernur Kaltim

Hal lainnya, tentu Pemerintah Provinsi dan Pemkab Berau berkolaborasi memperbaiki infrastruktur jalur darat.

Dengan kolaborasi APBD Provinsi, Kabupaten dan APBN yang bisa disinergikan.

"Jadi jangan setengah hati. Infrastruktur jalan yang baik juga perlu untuk mengkoneksi antar Kabupaten/Kota sehingga masyarakat juga punya pilihan ketika ada fenomena tiket mahal.

"Karena keterjangkauan suatu daerah dengan daerah lain masih minim infrastruktur jalan yang baik tidak seperti di Provinsi Jawa misalnya," terang Purwadi. (*)