Pembangunan IKN Nusantara, Rencana Menteri PUPR demi Persiapan 17 Agustus 2024, Target Istana Negara

Harapannya, pembangunan bisa selesai tepat waktu pada 2024 dan perpindahan ke ibu kota baru segera bisa dilakukan.

"Tahun depan kita harapkan sudah selesai dan kita bisa pindah ke IKN," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melaporkan bahwa progres pembangunan IKN sudah mencapai 29,87 persen hingga 4 Juni 2023.

Pembangunan IKN ini menggunakan anggaran dari total pagu tahun 2023 sebesar Rp 26,67 triliun.

Baca juga: Dua Menteri Pertama yang Tinggal di IKN Nusantara, Ajakan Khusus Airlangga untuk Basuki Hadimuljono

"Progresnya (pembangunan IKN) adalah 29,87 persen," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (7/6/2023).

Lebih lanjut kata Basuki, untuk pembangunan hunian menteri serta aparatur sipil negara (ASN) menggelontorkan dana sebesar Rp 4,20 triliun.

Pembangunan hunian berupa rumah susun untuk ASN, kata dia, akan dimulai pada Juli tahun ini.

Sedangkan rumah tapak untuk menteri telah mulai tahap konstruksi.

"Demikian perumahan sebesar Rp 4,20 triliun adalah untuk rumah tapak jabatan menteri dan pembangunan perumahan susun Hankam yang sedang dibangun pada Juli ini.

Untuk pembangunan rumah susun ASN yang segera dimulai.

Rumah pembangunan tapak menteri yang sudah dimulai dan tahap konstruksi," papar dia.

Sementara itu, total pagu anggaran untuk dukungan infrastruktur dasar IKN yang sebesar Rp 26,67 triliun digunakan untuk berbagai macam pembangunan infrastruktur.

Secara terperinci, Basuki menyebutkan, untuk Dirjen Sumber Daya Air dialokasikan dana sebesar Rp 1,14 triliun, Dirjen Bina Marga Rp 9,72 triliun, Dirjen Cipta Karya Rp 11,58 triliun, Dirjen Perumahan Rp 4,20 triliun, dan Bina Konstruksi Rp 3 miliar.

Di KIPP di IKN, sudah berdiri 4 kantor menteri koordinator (menko) dan istana negara.

Presiden Jokowi berkeinginan, sebelum masa purna kepemimpinannya berakhir, merayakan peringatan Kemerdekaan RI di IKN, Kalimantan Timur, pada 2024.

Baca juga: Kelanjutan IKN Nusantara Versi Anies dan Ganjar, Bahlil Sebut tak Ada Capres yang Tidak Setuju

(*)

Update Ibu Kota Negara

Berita IKN Nusantara

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS