DPRD Balikpapan Bahas Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 Minggu Ini

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Bulan Juli menjadi salah satu bulan penting dalam kalender kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan, Kalimantan Timur.

Pasalnya, bulan Juli dikenal dengan bulan dimulainya pembahasan anggaran oleh DPRD bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.

Demikian disampaikan Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Balikpapan, Arfiansyah yang juga Sekretaris Badan Anggaran (Banggar) DPRD Balikpapan.

“Ya, dalam agenda kerja yang ditetapkan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD, pertengahan Juli terdapat agenda dimulainya pembahasan anggaran," ujarnya, dalam siaran pers yang dikirim ke TribunKaltim.co, Senin (31/7/2023).

Baca juga: DPRD Balikpapan akan Bahas Perbaikan Gedung Kesenian yang Rusak Akibat Ditabrak Truk

Hal itu, setelah Kepala Daerah menyampaikan lebih dulu terkait Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Di mana pada 14 Juli 2023 lalu, Wali Kota Balikpapan telah menyampaikan Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024.

Pembahasan tersebut dilaksanakan oleh Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Balikpapan.

Yakni setelah memperoleh masukan dari masing-masing Komisi DPRD Balikpapan, terhadap program dan kegiatan yang ada dalam Rancangan PPAS.

Baca juga: Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh Inovator Perubahan Indonesia Future Leaders Awards 2023

Kemudian DPRD dan Pemkot Balikpapan mencapai kesepakatan, yang ditarget selambat-lambatnya hingga pertengahan Agustus 2023.

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Minggu lalu, tanggal 24 sampai 26 Juli 2023 kita sudah melaksanakan pembahasan Rancangan KUA-PPAS antara Komisi dan Mitra perangkat daerah," kata Arfi, sapaan akrabnya.

Kemudian di minggu ini tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2023 diagendakan pembahasan antara Banggar DPRD dan TAPD Kota Balikpapan.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sarankan Pemasangan Bendali di Griya Permata Asri untuk Atasi Banjir

"Yang tentunya menghadirkan perangkat daerah terkait," jelasnya.

Adapun Arfi menuturkan, pembahasan Rancangan KUA-PPAS TA 2024 sampai kesepakatannya menjadi KUA-PPAS TA 2024 tidak melebihi batas maksimal.

Sehingga perangkat daerah dapat segera menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggara 2024. (*)