Kabar Gembira, ASN Gelombang Pertama di IKN Nusantara Bisa Punya Rumah Pribadi

TRIBUNKALTIM.CO - Ada kabar gembira buat Aparatur Sipil Negara atau ASN yang akan bertugas di Ibu Kota Nusantara.

Diketahui, tahun depan, Pemerintah akan memindahkan sekitar 16 ribu ASN untuk berdinas di IKN Nusantara Kalimantan Timur.

Nantinya, ASN yang bertugas di IKN punya peluang untuk memiliki hunian atau properti sendiri.

Dilansir dari Tribun Kaltara, Saat ini, Pemerintah skema Kredit Pemilikan Rumah atau KPR khusus ASN pionir di Ibu Kota Nusantara.

"Skema itu kemungkinan hampir sama dengan skema KPR biasa, namun pada intinya bagaimana harga bisa terjangkau," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna dalam peluncuran Tapera Mobile di Jakarta, Rabu (2/8/2023).

Keterjangkauan menjadi kata kunci dalam usulan skema KPR ASN Pionir di IKN Nusantara.

"Untuk bentuknya sedang digodok oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan," katanya.

Tujuan dari skema tersebut agar para ASN yang bermukim di sana mampu membeli rumah di IKN Nusantara, karena pemerintah akan melakukan pemindahan ASN secara bertahap.

"Dengan demikian para ASN yang akan pindah ke IKN Nusantara mampu membeli rumah di sana, karena mereka akan tinggal dan bekerja di situ," kata Herry.

Dari sisi hunian, melalui skema KPR ASN Pionir di IKN Nusantara diharapkan bukanlah hunian yang biasa saja, sehingga para ASN yang pindah ke IKN berminat berinvestasi melalui properti.

Skema KPR ASN Pionir nantinya disediakan bagi ASN yang pindah ke IKN Nusantara. Tipologi hunian adalah low rise building dengan luas bangunan minimal 70m2.

Skema yang diusulkan yakni dua, yakni skema staircasing kepemilikan secara bertahap dan skema subsidi selisih bunga yang diperoleh dari hasil investasi dana abadi khusus untuk pembiayaan ASN.

Sebagaimana diketahui, periode 2022-2024 merupakan pemindahan tahap awal ke IKN Nusantara.

Saat ini tengah berlangsung pembangunan infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, Gedung MPR/DPR dan perumahan, juga pemindahan ASN tahap awal.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan, Iwan Suprijanto mengatakan, pembangunan rusun ASN dan Hankam di IKN akan menerapkan teknologi pracetak modular dan volumetrik.

Teknologi ini sebelumnya juga pernah diterapkan untuk membangun hunian tetap pasca bencana gempa Cianjur.

Dengan teknologi pracetak modular, waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian konstruksi bisa dipersingkat.

"Masih tender dan diperkirakan akan terkontrak pada awal Juli 2023," jelas Iwan dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta pada Selasa (13/6/2023).

Pembangunan 47 tower rusun ASN porsi Pemerintah ini akan menelan pagu anggaran Rp 9,4 triliun secara Multi Years Contract (MYC) 2023-2024.

Lanjut Iwan, sebanyak Rp 3,7 triliun anggaran pembangunan rusun ASN IKN tersebut bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

Selain rusun ASN, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan juga tengah menggarap proyek rumah tapak menteri di IKN sebanyak 36 unit.

Progres pembangunan rumah tapak menteri di IKN mencapai 11 persen dengan sebanyak 14 unit sudah mulai konstruksi.

Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikucurkan untuk pembangunan rumah menteri di IKN adalah Rp 520,46 miliar secara MYC 2022-2024. (*)