Proyeksi APBD Perubahan 2023 Kutai Timur Mencapai Rp 9,07 Triliun, Berikut Penjelasan Bupati

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menyampaikan rancangan perubahan KUA  dan PPAS tahun anggaran 2023.

Disimpulkan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan 2023 di Kutai Timur mencapai Rp 9.070.352.275.447 atau Rp 9,07 triliun.

Namun, dalam rancangan perubahan tersebut terdapat defisit antara pendapatan dan belanja, dimana perubahan pendapatan tahun anggaran 2023 sebanyak Rp 7.491.285.810.506 atau Rp 7,491 triliun.

Baca juga: APBD Perubahan Kutim Tembus Rp 3,6 T, Wabup Kasmidi Bulang Sebut Direalisasikan ke Fasilitas Umum

Lalu rancangan perubahan skema belanja tahun anggaran 2023 sebanyak Rp 9.070.352.275.447 atau Rp 9,07 triliun.

"Begitu dihitung oleh BPK kita punya Silpa 2022 lalu sebesar Rp 1,5 triliun sekian, sementara persiapan untuk pembelanjaan ada Rp 9,07 triliun dengan pendapatan Rp 7,491 triliun, nah terdapat selisih defisit, yang defisit inilah yang diambil dari pembiayaan penerimaan, SiLPA dan sebagainya, makanya ketemu Rp 9,07 triliun," ungkap Ardiansyah, Jumat (4/8/2023)

Ardiansyah menilai rancangan perubahan APBD 2023 tersebut sangat luar biasa sebab 3 tahun pemerintahan berjalan anggaran Kutai Timur di pertengahan tahun selalu bertambah.

Oleh sebab itu, ia meminta kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mempersiapkan dan membahas rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2023 dapat disahkan di bulan Agustus 2023.

Baca juga: DPRD Kutim Saksikan Penyerapan APBD Kutai Timur Sudah Mulai Berjalan

"Saya sudah minta kepada Ketua DPRD, memaksimalkan untuk memanggil BPKAD dan OPD untuk membahas ini simultan, jangan sampai ada meninggalkan, karena kita asumsikan 4 bulan harus berjalan dengan baik, kalau 3 bulan khawatirkan ada terjadi cuaca dan sebagainya jadi hambatan lagi," jelasnya.

Kendati demikian, orang nomor satu di Kutai Timur itu tetal optimistis akan menyerap semaksimal mungkin sebab anggaran tersebut telah masuk di Kutai Timur.

"Harus sanggup menyelesaikan pembangunan lebih baik," tuturnya. (*)