PT Waskita Karya dapat Proyek IKN Nusantara Terbanyak, tapi Keuangan Compang Camping, Utang Jumbo

TRIBUNKALTIM.CO - Salah satu BUMN Karya yakni PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang mendapat proyek IKN Nusantara terbanyak pasalnya kondisi keuangannya compang camping.

Bahkan yang terbaru, PT Waskita Karya mengumumkan tak mampu bayar utang yang sudah jatuh tempo hingga perdagangan sahamnya dibekukan di Bursa Efek Indonesia, lalu bagaimana nasib proyek IKN Nusantara yang dikerjakan BUMN karya ini?

Apa saja pekerjaan proyek IKN Nusantara yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya?

Dan bagaimana nasib pekerjaan proyek IKN Nusantara yang dikerjakan PT Waskita Karya ini?

Menurut Ermy Puspa Yunita, SVP Corporate Secretary Waskita Karya, pekerjaan proyek IKN Nusantara masih berjalan sesuai schedule.

Dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id, Rabu (9/8/2023) Ermy Puspa Yunita mengatakan, "Pekerjaan proyek masih berjalan sesuai dengan schedule. Sampai dengan saat ini progres pembangunan IKN masih berjalan sesuai dengan rencana."

Ermy menjelaskan progres proyek PT Waskita Karya di IKN Nusantara sebagi berikut:

- progres proyek Jalan Lingkar Sepaku 4 mencapai 48,13 persen,

- Tol Segmen 5A mencapai 33,67 persen,

- Gedung Sekretariat Presiden 21,18 persen,

- Gedung Kemenko 3 mencapai 5,73 persen,

- Gedung Kemenko 4 mencapai 11,26 persen, dan

- proyek IPAL 1,2,3 mencapai 3,49 persen.

Baca juga: Erick Thohir Pastikan Proyek IKN Nusantara Kelar Sesuai Jadwal, BUMN Karya dalam Masalah Finansial

Untuk diketahui, nilai total proyek IKN Nusantara yang dikerjakan PT Waskita Karya sebesar Rp 4,33 triliun dari total proyek senilai Rp 7,22 triliun yang digarap oleh BUMN Karya. 

Sebagai perbandingan berikut nilai proyek IKN Nusantara yang dikerjakan oleh BUMN Karya:

- PT Waskita Karya total nilai kontrak Rp 4,33 triliun

- PT PP Tbk (PTPP) total nilai kontrak dari IKN sebesar Rp 4,15 triliun per akhir Juni 2023

- PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) total kontrak Rp 3,48 triliun.

- PT Adhi Karya Tbk (ADHI) total nilai kontrak Rp 2,9 triliun.

Total nilai kontrak sebesar Rp 4,33 triliun yang digarap PT Waskita Karya ini meliputi Proyek Jalan Tol IKN Segmen 5A, Proyek Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4, Proyek gedung Sekretariat Presiden dan fasilitas Gedung penunjang.

Lalu, Proyek gedung dan kawasan Kementerian Koordinator (Kemenko) Paket 3, Proyek gedung dan kawasan Kemenko Paket 4, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 1, 2, 3.

Terakhir Proyek Jalan Feeder Distrik Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang baru saja penandatangan kontrak pada awal Juli 2023 lalu.

Keuangan PT Waskita Karya yang Compang Camping

Dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com, PT Waskita Karya (Persero) Tbk baru-baru ini mengumumkan tak mampu membayar utang yang sudah jatuh tempo.

Imbasnya, perdagangan saham emiten berkode WSKT ini dibekukan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Baca juga: Demi IKN Nusantara, Waskita Karya Bangun Pabrik Beton di PPU, Pasok 40 Persen Precast

Utang BUMN yang berkantor pusat di Cawang, Jakarta Timur ini memang sangat besar.

Kinerja keuangannya juga sangat bermasalah, perusahaan juga tak pernah mencatatkan untung alias selalu rugi selama lima tahun berturut-turut

Mengutip Laporan Keuangan Konsolidasi Interim 30 Juni 2023 yang dipublikasikan perseroan, laporan neraca keuangan memperlihatkan total utang perusahaan sudah menembus Rp 84,31 triliun.

Utang Waskita Karya ini terdiri dari utang jangka pendek Rp 22,79 triliun dan utang jangka panjang Rp 61,51 triliun.

Masalah BUMN karya ini tak sampai di situ saja, perusahaan ini juga kerap digugat di pengadilan oleh para kreditur maupun vendornya.

Fokus PT Waskita Karya

"Selain berfokus pada proyek IKN dan selain IKN, Waskita juga saat ini sedang fokus menyelesaikan review komprehensif Master Restructuring Agreement (MRA) secara berurutan untuk meningkatkan kinerja keuangan dan operasional," ujar Ermy.

Ermy menambahkan, Waskita telah mendapatkan nilai kontrak baru (NKB) sebesar Rp 7,82 triliun per Juni 2023.

Di mana hampir keseluruhan proyek baru semester I 2023 menggunakan skema non-turnkey payment yang secara portofolio dinilai feasible karena memiliki arus kas yang sehat.

Hal tersebut, kata Ermy, sejalan dengan strategi WSKT untuk meminimalisir exposure terhadap proyek turnkey.

Selain itu, sebanyak 45 persen adalah kontrak joint venture (kerja sama) yang dapat memperkuat kapabilitas kontraktor dalam pembangunan proyek dari sisi sumber daya, keahlian dan juga peralatan konstruksi.\

Baca juga: Waskita Karya Dapat Kontrak Pembangunan IPAL di KIPP IKN Nusantara Senilai Rp 639 M

Penyelesaian utang Waskita Karya

Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir mengaku pemerintah membuka opsi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk Waskita Karya yang tidak mampu membayar utang.

Seperti diketahui, Waskita mengumumkan tidak dapat melakukan pembayaran bunga ke-12 dan pelunasan pokok atas obligasi berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2020, yang jatuh tempo pada 6 Agustus 2023.

Erick Thohir menuturkan, pihaknya saat ini tengah duduk dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membahas persoalan Waskita Karya tersebut.

"Itu yang kita lagi duduk dengan Menteri Keuangan, prosesnya seperti apa.

Kalau kemarin kita, salah satunya opsinya ada PKPU atau restrutkturisasi total, ini yang kita dorong," ujarnya saat ditemui di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Kendati ia enggan membeberkan kepastikan terkait rencana PKPU tersebut lantaran masih berupa opsi.

"Saya enggak mau jawab dulu," imbuh dia.

Adapun jumlah pokok surat utang Seri B yang harusnya dibayarkan Waskita mencapai Rp 135,5 miliar dengan bunga tetap sebesar 10,75 persen per tahun.

Utang Jumbo 

Dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id, utang jumbo terus mengepung PT Waskita Karya Tbk (WSKT) hingga separuh pertama tahun ini. Adapun, utang terhadap bank jangka panjang menjadi salah satu kontribusi terbesar, termasuk terhadap bank-bank BUMN.

Per 30 Juni 2023, total liabilitas WSKT tercatat senilai Rp 84,31 triliun atau naik dari posisi akhir tahun 2022 senilai Rp 83,9 triliun. Sementara, utang bank terhadap bank jangka panjang WSKT senilai Rp 46,2 triliun, artinya berkontribusi 54,8 persen dari total liabilitas.

Jika dirinci, bank-bank yang memiliki portofolio utang jangka panjang WSKT ini didominasi oleh bank pelat merah senilai Rp 27,6 triliun.

Lalu, bank-bank yang non BUMN menanggung sisanya yang senilai Rp 18,6 triliun.

Utang yang berasal dari bank-bank BUMN itu terdiri dua bagian, yakni berdasarkan utang langsung dari induk perusahaan dan utang yang berasal dari entitas anak.

Utang langsung dari induk perusahaan Bank BUMN juga terbagi menjadi dua, yaitu perjanjian restrukturisasi induk dan sindikasi modal kerja. 

Untuk perjanjian restrukturisasi induk, Bank Negara Indonesia (BNI) menjadi kreditur paling besar dengan nilai Rp 7,5 triliun. Disusul oleh Bank Mandiri yang senilai Rp 4,6 triliun dan Bank Rakyat Indonesia senilai Rp 2,7 triliun.

Untuk sindikasi modal kerja, Bank Mandiri menempati posisi pertama kreditur terbesar senilai Rp 3,39 triliun. Kedua, BRI yang memberikan pinjaman sebesar Rp 1,19 triliun. Ketiga, BNI dengan pinjaman sebesar Rp312,86 miliar.

Kepala Eksekutif Pengawas Pebrbankan OJK Dian Ediana Rae mengakui bahwa sebagian besar kredit kepada debitur BUMN, seperti WSKT, berasal dari bank-bank Himpunan Bank Negara (Himbara).

Dia melihat pencadangannya juga sudah cukup signifikan untuk memitigasi risiko. 

“Ini tentunya sejalan dengan kemampuan bank-bank Himbara untuk memberikan kredit kepada perusahaan besar di Indonesia, termasuk BUMN,” ujar Dian. 

Dia menegaskan pembentukan cadangan itu belum tentu mengindikasikan pesimisme.

Menurut Dian, pencadangan sebagai salah satu mitigasi yang dalam berbagai kesempatan dilakukan secara bersama-sama dengan pelaksanaan upaya-upaya manajemen risiko kredit lainnya, termasuk restrukturisasi.

Dalam konteks restrukturisasi, Dian bilang salah satu kriteria untuk melakukannya adalah adanya prospek usaha, “Yang menunjukkan adanya peluang untuk perbaikan kondisi keuangan debitur,” katanya.

Baca juga: Kantongi 6 Proyek IKN Nusantara Bernilai Triliunan, Waskita Karya Optimis Kelar 2024

(*)

Update Ibu Kota Negara

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS