Live Suasana Terkini Demo Buruh Hari Ini, Massa Bertahan di Thamrin hingga Malam, Tuntut Cabut 3 UU

Polisi juga akan mengalihkan arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, karena aksi ini.

Arus lalu lintas ke arah Istana Merdeka dialihkan melalui Jalan Medan Merdeka Selatan.

Sedangkan masyarakat yang ingin ke Harmoni dialihkan ke Jalan Budi Kemuliaan.

Untuk diketahui, aksi buruh di Patung Kuda ini sudah digelar sejak Rabu kemarin.

Partai Buruh melibatkan empat Konfederasi Serikat Buruh, 60 Federasi Pekerja Nasional, Serikat Petani Indonesia, Urban Konsorsium, Jala Pembantu Rumah Tangga (PRT), Buruh Migran, Organisasi Perempuan Percaya, dan lainnya dalam aksi ini.

Mereka menggaungkan enam tuntutan kepada Pemerintah.

Massa buruh meminta pemerintah mencabut UU Omnibus Law Cipta Kerja, menaikkan upah minimum buruh sebesar 15 persen pada 2024, serta merevisi presidential threshold dari 20 persen menjadi 0 persen.

Selanjutnya, pemerintah diminta merevisi parliamentary threshold menjadi empat persen dari total kursi DPR RI, mencabut UU Kesehatan, serta mewujudkan jaminan sosial JS3H, reforma agraria, kedaulatan pangan, dan RUU PPRT.

"Enam isu ini dibawa serentak dan akan aksi terus-menerus!" seru Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat orasi di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Rabu (9/8/2023).

Bila tak didengarkan dan ditanggapi, partai dan organisasi buruh, serta kelas pekerja lainnya, mengancam akan mogok nasional.

Baca juga: Demo UU Kesehatan Tapi Nasib Perawat di Pelosok Kurang Diperhatikan, Irma Suryani: Kemana Kalian?

"Kami mempersiapkan mogok nasional (yaitu) berhenti, stop, produksi lima juta buruh seluruh Indonesia," lanjut Said.

"Melibatkan 100.000 pabrik-pabrik akan berhenti, begitu pula dengan sopir-sopir pelabuhan dan bandara," tambah dia.

Sebanyak 6.612 personel gabungan disiapkan untuk mengamankan aksi buruh 10 Agustus 2023, di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha dan Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2023).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, ribuan personel itu tergabung dari aenggota Polri, TNI, dan jajaran Pemerintah Daerah.

"Dalam rangka melayani dan juga mengawal yaitu sejumlah 6.612 personel. 6.612 ini terdiri dari ada Polri, TNI, maupun dari Pemerintah Daerah," ujar Trunoyudo dalam keterangannya, Kamis.