Pengamat Singgung Kondisi Keuangan PT Waskita Karya dengan Nasib Proyek IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO - Kondisi keuangan salah satu BUMN Karya, PT Waskita Karya tengah jadi sorotan setelah diketahui gagal bayar utang dan utang yang menumpuk, padahal Waskita Karya adalah pemegang proyek terbesar di IKN Nusantara.

Dari total nilai proyek IKN Nusantara sebesar Rp 7,22 triliun yang dikerjakan BUMN Karya, PT Waskita Karya mendapat porsi anggaran yang terbesar yakni Rp 4,33 triliun.

Lalu bagaimana nasib proyek IKN Nusantara dengan kondisi keuangan PT Waskita Karya yang tengah tidak baik-baik saja ini?

Diketahui baru-baru ini, PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengumumkan tak mampu membayar utang yang sudah jatuh tempo.

Dampaknya, perdagangan saham emiten PT Waskita Karya yang berkode WSKT ini dibekukan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Menurut Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, soal porsi Waskita Karya yang mendapat proyek IKN Nusantara terbesar memang tidak mengherankan.

Lantaran PT Waskita Karya dinilai memiliki kualitas teknik yang sudah tidak perlu diragukan lagi.

Selasa (8/8/2023) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id Toto Pranoto mengatakan, “Secara kualitas teknik mungkin tidak diragukan kapasitas WSKT.” 

Diketahui, PT Waskita Kayra mendapatkan kontrak kerja untuk sejumlah proyek pendukung kawasan IKN mulai dari akses jalan tol, hingga pembangunan gedung kementerian koordinator.

Kendati demikian, menurut Toto, Waskita Karya memerlukan kepastian dari sisi pembiayaan untuk menunjang modal kerja pembangunan proyek IKN.

“WSKT mungkin memerlukan kepastian dari sisi financing apakah mereka cukup solid untuk pembiayaan proyek proyek yang sedang berjalan selain proyek IKN,” katanya.

Dihubungi terpisah, SVP Corporate Secretary WSKT Ermy Puspa Yunita memaparkan, berdasarkan kepemilikan proyek, perolehan nilai kontrak baru (NKB) masih didominasi oleh proyek pemerintah sebesar 66,24 persen, diikuti oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar 13,62 persen, proyek Swasta sebesar 1,29 persen, dan anak perusahaan sebesar 18,85 persen.

Selain itu, Waskita Karya juga lebih selektif dalam memilih proyek terutama dalam hal kepastian pembayaran.

Baca juga: Hashim Jamin Prabowo Lanjutkan IKN Nusantara, Sudah Ada di Janji Kampanye 2014

"Saat ini Perseroan sangat selektif dalam memilih proyek terutama dalam hal kepastian pembayaran, terdapat uang muka dan monthly payment serta sudah melalui Komite Manajemen Resiko Konstruksi sehingga harapannya proyek – proyek yang didapatkan oleh Waskita dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu serta memberikan dampak positif bagi kinerja perusahaan,” tutur Ermy.

Dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id, Rabu (9/8/2023) Ermy Puspa Yunita mengatakan, "Pekerjaan proyek masih berjalan sesuai dengan schedule. Sampai dengan saat ini progres pembangunan IKN masih berjalan sesuai dengan rencana."

Ermy menjelaskan progres proyek PT Waskita Karya di IKN Nusantara sebagi berikut:

- progres proyek Jalan Lingkar Sepaku 4 mencapai 48,13 persen,

- Tol Segmen 5A mencapai 33,67 persen,

- Gedung Sekretariat Presiden 21,18 persen,

- Gedung Kemenko 3 mencapai 5,73 persen,

- Gedung Kemenko 4 mencapai 11,26 persen, dan

- proyek IPAL 1,2,3 mencapai 3,49 persen.

Perbandingan proyek IKN Nusantara di antara BUMN Karya

Dibandingkan BUMN karya lain, Waskita Karya terhitung mendapatkan kontrak proyek paling besar yaitu Rp 4,33 triliun secara porsi, dari total nilai sebesar Rp7,22 triliun.

PT PP Tbk (PTPP) telah menerima total nilai kontrak dari IKN sebesar Rp4,15 triliun per akhir Juni 2023; PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) juga mendapat total kontrak proyek IKN mencapai Rp3,48 triliun.

Baca juga: Kejar Tayang Pembangunan Bandara VVIP IKN Nusantara Dihantui Tuntutan Ganti Rugi

Sementara itu, PT Adhi Karya Tbk (ADHI) mengerjakan tujuh proyek di IKN senilai Rp2,9 triliun.

Sebagai catatan, sejumlah proyek IKN yang digarap WSKT meliputi jalan tol IKN Segmen 5A, proyek Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4, serta proyek gedung Sekretariat Presiden dan fasilitas Gedung penunjang.

Kemudian, proyek gedung dan kawasan Kementerian Koordinator (Kemenko) Paket 3, proyek gedung dan kawasan Kemenko Paket 4, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 1, 2 dan 3, serta proyek Jalan Feeder Distrik Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang baru saja pada awal Juli 2023 ini dilakukan penandatanganan kontrak kerja.

Menteri PUPR Surati Erick Thohir

Dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyar (PUPR) Basuki Hadimuljono telah mengirimkan surat ke Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terkait permasalahan sejumlah BUMN Karya.

Hal ini diungkapkan Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja.

Endra bilang, dalam suratnya Menteri PUPR meminta agar BUMN Karya tidak memakai dana proyek yang bersumber dari APBN untuk bayar utang ke perbankan.

"Pak Menteri sudah menyurati Menteri BUMN, menyampaikan ada proyek-proyek strategis nasional atau proyek-proyek prioritas, jumlahnya hampir Rp 118 triliun, itu yang bersumber dari APBN, termasuk IKN, itu yang hanya di BUMN Karya ya," ujarnya saat ditemui di kantornya, Rabu (9/8/2023).

Dia menjelaskan, proyek prioritas pemerintah yang kerap dikerjakan BUMN Karya, dibangun menggunakan APBN yang digarap dengan kontrak tahun jamak (multiyears).

Baca juga: Progres 9 Ruas Jalan Tol Balikpapan-IKN Nusantara, Dilengkapi Perlintasan Satwa

Artinya pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana APBN untuk masa lebih dari satu tahun anggaran.

"Yang multiyears maupun yang tahun ini, jadi multiyears itu ada yang mulai dari 2020, 2021 ya.

Artinya masih ada uangnya sekarang.

Nah itu kan harusnya dipisahkan dari persoalan restrukturisasi, karena restrukturisasi kan tidak semuanya atau bahkan tidak ada kaitannya dengan APBN.

APBN kan jelas, selesai proyeknya langsung kita bayar," jelasnya.

Misalnya, progres proyek yang dikerjakan BUMN Karya sudah 20 persen, maka APBN akan membayar sebanyak 20 persen dari dana APBN.

Dana yang sudah dibayar dari APBN inilah jangan digunakan untuk membayar utang kepada perbankan.

"Kalau penyebab dari misalkan gagal bayar terhadap bunga kredit ataupun kewajiban-kewajiban korporasinya, karena aksi-korporasinya itu kan tidak ada kaitannya dengan APBN.

Misalkan dengan investasinya di sektor lain di luar infrastruktur misalkan begitu ya," ucapnya.

Selain itu, Menteri PUPR juga meminta agar pembangunan proyek yang dikerjakan BUMN Karya tidak terganggu dengan permasalahan restrukturisasi utang BUMN Karya.

"Itu kan tugasnya Pak Menteri BUMN untuk mengkonsolidasikan diri. Artinya proses restrukturisasi jalan terus tapi program strategis juga tidak terganggu.

Bahwa ini sudah diperintah oleh Pak Presiden, enggak boleh, artinya jangan sampai ada ada masalah di situ, itu pesan utama," tuturnya.

Adapun salah satu BUMN Karya yang sedang menghadapi permasalahan ini ialah PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Bahkan Menteri BUMN sampai membuka opsi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk Waskita Karya yang tidak mampu bayar utang.

Seperti diketahui, Waskita Karya mengumumkan tidak dapat melakukan pembayaran bunga ke-12 dan pelunasan pokok atas obligasi berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2020, yang jatuh tempo pada 6 Agustus 2023.

Baca juga: 2 Sumber Ini Cukup Penuhi Kebutuhan Air IKN Nusantara Hingga 2035, Oktober Kelar

(*)

Update Ibu Kota Negara

Berita IKN Nusantara

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS