Pengamat Soroti Pembangunan IKN Nusantara, Masih Pakai Dana APBN hingga Kaitan dengan Pilpres 2024

TRIBUNKALTIM.CO - Pengamat soroti pembangunan IKN Nusantara, di Kalimantan Timur (Kaltim).

Di antara sorotannya adalah terkait dengan anggaran untuk pembangunan IKN Nusantara yang hingga saat ini masih menggunakan dana APBN.

Penggunaan dana APBN untuk pembangunan IKN Nusantara ini berpeluang mempunyai kaitan dengan Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda membahasa pembangunan IKN Nusantara dalam Diskusi Forum Legislasi di DPR RI, Selasa (15/8).

Ia memperkirakan pembangunan IKN Nusantara akan menjadi salah satu topik dalam Pidato Presiden Jokowi dalam Sidang MPR dan DPR RI hari ini, Rabu, 16 Agustus 2023.

Seperti yang diketahui, Jokowi akan membahas Nota Keuangan Pengantar Rancang Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 dalam Rapat Tahunan DPR dan MPR RI pada 16 Agustus 2023.

Nah, ini akan menjadi APBN terakhir Presiden Jokowi.

 "Kemungkinan besar besok ada pembahasan mengenai IKN. IKN ini menarik sekali kan," katanya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id.

Terlepas dari pidato Jokowi, Ekonom Indef tersebut menyoroti pembangunan IKN Nusantara yang saat ini masih mengandalkan uang dari APBN.

Menurutnya, hal tersebut akan membahayakan APBN dan akan menjadi beban bagi pemerintahan selanjutnya.

"Nah ini cukup berbahaya, kalau kita kaitkan dengan Pilpres mendatang, itu cukup menjadi beban juga bagi pemerintahan selanjutnya untuk melanjutkan proyek IKN ini," katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah akan mengalokasikan anggaran prioritas untuk mendukung transformasi ekonomi nasional di 2024 pada kisaran Rp 1.775,9 triliun hingga Rp 2.044,8 triliun.

Salah satunya adalah untuk anggaran infrastruktur yang direncanakan sekitar Rp 396,9 triliun hingga Rp 477,5 triliun.

Baca juga: 8 Perusahaan Segera Mulai Pembangunan di IKN Nusantara, Ada yang Investasi Rp 10 T

Anggaran ini salah satunya akan dialokasikan untuk mendukung percepatan penyelesaian pembangunan IKN secara bertahap dan berkelanjutan (infrastruktur konektivitas).

Investor Terkendala

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berjanji akan mencari solusi atas masalah yang dihadapi para investor dalam proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Akan tetapi, Ia menekankan agar para investor tidak melanggar ketentuan atau hukum yang berlaku.

Hal ini disampaikan Bahlil saat melakukan kunjungan ke IKN, bersama Konsorsium Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang dipimpin oleh pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma serta Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe pada Jumat siang (11/8/2023).

Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau pembangunan di IKN serta menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh para investor dalam proyek pembangunan IKN.

“Kita harus bicara mana proyek existing, mana yang harus dikerjakan.

Yang penting tidak melanggar substansi, tidak korupsi, dan bertujuan untuk negara,” ujar Bahlil mengutip keterangan tertulisnya, Minggu (13/8/2023) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id. 

Bahlil juga menelusuri permasalahan desain paket Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN yang belum rampung untuk gambaran terhadap investor.

Adapun kebutuhan infrastruktur bagi para investor adalah seperti menyelesiakan akses listrik, air, dan telekomunikasi harus dipenuhi segera.

Baca juga: Mudah Diakses, PPU-Balikpapan Terhubung Duplikasi Bentang Pendek Jembatan Pulau Balang dan Tol IKN

Baginya, investor lokal telah memberikan banyak kontribusi terhadap perkembangan pembangunan proyek IKN, oleh karena itu harus diberikan terus dukungan.

"Saya menyampaikan apresiasi terhadap pihak swasta hingga saat ini.

Regulasi biar menjadi urusan Kementerian Investasi dan Otorita IKN, dan akan terus dipermudah," ucap Bahlil.

Salah satu perwakilan PMDN pendiri Agung Sedayu Sedayu Group Sugianto Kusuma menyatakan apresiasi kepada pemerintah atas percepatan dan respon yang baik dalam segala kendala yang dihadapi oleh penanam modal.

Sugianto menyampaikan harapan tersedianya bahan material yang dekat dengan lokasi proyek agar percepatan pembangunan proyek menjadi lebih efektif dan efisien.

"Ya saya harap urusan logistik agar segera ditindaklanjuti. Izin usaha sudah mudah, sehingga peluang upacara 17 Agustus 2024 sangatlah besar," ucap Sugianto optimis.

 Kunjungan kerja ini merupakan tindak lanjut Menteri Investasi dengan Konsorsium PMDN pada Juli lalu.

Perkiraan untuk rencana investasi di IKN adalah Rp30-40 triliun.

Rencananya, Konsorsium PMDN ini akan mulai melakukan groundbreaking pada September 2023 yang akan datang.

Kalau Perencanaan dan Pengembangan Jelas, Investor Masuk

Kepala Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi (PPIT) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Siti Maimunah yakin investor asing akan tertarik berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), khususnya di sektor transportasi.

"Tentunya kalau ditawarkan saat ini dalam kondisi masih hutan, asing belum tentu mau masuk.

Baca juga: Selain Karena IKN Nusantara, Kenaikan Jumlah Penerbangan Internasional Kaltim Dipicu Haji dan Umrah

Tapi kalau sudah berbentuk, perencanaannya jelas pengembangannya ke mana, tentunya asing akan tertarik untuk masuk," ujarnya dalam media briefing Kemenhub, Jakarta, Jumat (11/8/2023).

Saat ini, pembangunan ibu kota negara baru Indonesia tersebut masih mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Oleh karena itu, pemerintah berharap nantinya swasta juga terlibat dalam pembangunan IKN.

"Tapi nanti pengembangannya setelah basic infrastruktur semuanya ada, baru kita akan mengembangkannya dengan dana investasi.

Tapi memang secara awal IKN ini masih menggunakan anggaran dari APBN," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur terus berjalan seiring dengan alokasi anggaran yang telah disiapkan.

Kata Menkeu, pemerintah telah menganggarkan Rp 23,9 triliun dari APBN 2023 untuk proyek pembangunan IKN.

Sebagian besar dana itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

"Untuk belanja di dalam rangka mempersiapkan IKN itu sebesar Rp 23,9 triliun, terutama untuk infrastrukturnya sebesar Rp 21 triliun," ungkapnya dalam konferensi pers usai rapat paripurna terkait APBN di Istana Negara, Senin (16/1/2023).

Hingga saat ini, progres pembangunan seluruh infrastruktur dasar IKN sudah mencapai sekitar 15 persen.

Infrastruktur dasar ini mencakup pembangunan bendungan, jalan tol, rusun untuk pekerja, hingga jembatan.

Baca juga: Kabar Terbaru Pembangunan Jembatan Bentang Pendek Penajam-Balikpapan, Hubungkan Tol IKN Nusantara

(*)

Update Ibu Kota Negara

Berita IKN Nusantara

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS