Pemerintah Anggarkan Rp 40 T untuk IKN Nusantara di Tahun 2024, Pengamat Singgung soal Beban

TRIBUNKALTIM.CO - Untuk tahun 2024, Pemerintah telah mengganggarkan Rp 40,6 Triliun untuk pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim).

Anggaran sebesar Rp 40,6 Triliun untuk IKN Nusantara tersebut tersebar di beberapa kementerian, dengan porsi terbesar adalah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Penggunaan dana APBN untuk pembangunan IKN Nusantara ini menjadi sorotan pengamat lantara dinilai bakal menjadi beban bagi pemerintahan selanjutnya. 

Kamis (17/8/2023) Presiden Jokowi mengatakan, upacara 17 Agustus pada 2024 mendatang rencananya akan dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berada di Kalimantan Timur.

"Insya allah. tahun depan insya allah (upacara HUT RI) sudah di IKN.

Kita lihat nanti," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka pada Kamis (17/8/2023).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah telah menganggarkan Rp 40,6 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di 2024.

Anggaran tersebut tersebar di beberapa kementerian, terbesar pada Kementerian 

"Total keseluruhan IKN tahun depan kita anggarkan Rp 40,6 triliun.

Itu termasuk untuk pembangunan bandara VVIP yang kemarin sudah diputuskan oleh Bapak Presiden," ujarnya dalam konferensi pers RAPBN 2024 dan Nota Keuangan di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (16/8/2023) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Secara khusus pada Kementerian PUPR, anggaran pembangunan IKN untuk 2024 dialokasikan sebesar Rp 35,37 triliun.

Kementerian ini menerima anggaran yang besar karena mengerjakan pembangunan infrastruktur dasar, komplek pemerintahan, hingga perumahan ASN.

Sri Mulyani pun meyakini pembangunan IKN akan berkelanjutan dari sisi pendanaan, bahkan ketika masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir pada tahun depan.

Baca juga: LSM Tuding Forest City IKN Nusantara Janji Belaka, Kepungan Industri Kaltim Habiskan Pohon

Menurutnya, pembangunan IKN sejak awal memang dirancang untuk jangka panjang yakni hingga 2045.

Maka pendanaannya juga sudah dirancang untuk tidak hanya mengandalkan anggaran dari pemerintah.

"Dalam jangka panjang, atau menengah panjang ini, tentu peranan non-APBN akan menjadi lebih besar," kata dia.

Ia bilang, Badan Otorita IKN juga sudah diminta untuk memetakan proyek-proyek yang memungkinkan digarap bekerja sama dengan swasta atau melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Dengan meningkatkan keterlibatan swasta dalam proyek pembangunan IKN, maka penggunaan anggaran negara pun akan semakin mengecil ke depannya.

"Berbagai proyek bisa secara KPBU, sehingga dalam hal ini kepartisipasian atau penggunaan dari APBN-nya bisa lebih kecil dalam jangka pendek, dan kemudian bisa sesuai dengan kemampuan dari APBN ke depannya," papar Sri Mulyani.

Sebagaimana diberitakan, pemerintah memang mengalokasikan pembangunan IKN diambil dari APBN 2023.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pernah mengungkapkan, pemerintah telah menganggarkan Rp 23,9 triliun dari APBN 2023 untuk proyek pembangunan IKN.

Sebagian besar dana itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

"Untuk belanja di dalam rangka mempersiapkan IKN itu sebesar Rp 23,9 triliun, terutama untuk infrastrukturnya sebesar Rp 21 triliun," kata Sri Mulyani pada 16 Januari 2023.

Beban Pemerintahan Selanjutnya

Penggunaan dana APBN untuk pembangunan IKN Nusantara ini berpeluang mempunyai kaitan dengan Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.

Baca juga: Jatam Lakukan Aksi di Depan Kantor Gubernur Kaltim Kritisi Persoalan IKN Nusantara

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda membahasa pembangunan IKN Nusantara dalam Diskusi Forum Legislasi di DPR RI, Selasa (15/8/2023).

Ia memperkirakan pembangunan IKN Nusantara akan menjadi salah satu topik dalam Pidato Presiden Jokowi dalam Sidang MPR dan DPR RI hari ini, Rabu, 16 Agustus 2023.

Seperti yang diketahui, Jokowi akan membahas Nota Keuangan Pengantar Rancang Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 dalam Rapat Tahunan DPR dan MPR RI pada 16 Agustus 2023.

Nah, ini akan menjadi APBN terakhir Presiden Jokowi.

 "Kemungkinan besar besok ada pembahasan mengenai IKN. IKN ini menarik sekali kan," katanya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id.

Terlepas dari pidato Jokowi, Ekonom Indef tersebut menyoroti pembangunan IKN Nusantara yang saat ini masih mengandalkan uang dari APBN.

Menurutnya, hal tersebut akan membahayakan APBN dan akan menjadi beban bagi pemerintahan selanjutnya.

"Nah ini cukup berbahaya, kalau kita kaitkan dengan Pilpres mendatang, itu cukup menjadi beban juga bagi pemerintahan selanjutnya untuk melanjutkan proyek IKN ini," katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah akan mengalokasikan anggaran prioritas untuk mendukung transformasi ekonomi nasional di 2024 pada kisaran Rp 1.775,9 triliun hingga Rp 2.044,8 triliun.

Salah satunya adalah untuk anggaran infrastruktur yang direncanakan sekitar Rp 396,9 triliun hingga Rp 477,5 triliun.

Anggaran ini salah satunya akan dialokasikan untuk mendukung percepatan penyelesaian pembangunan IKN secara bertahap dan berkelanjutan (infrastruktur konektivitas).

Kepala Otorita Pimpin Upacara HUT RI di IKN Nusantara

Deputi Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, mengungkapkan, upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia (RI) turut digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada Kamis (17/8/2023).

Baca juga: IKN Nusantara Jadi Pemangsa Pulau Lain, Jatam Sebut Pertambangan Nikel Meluas Hanya Buat Listrik

Dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com, Bey menyampaikan hal ini usai pelaksanaan gladi kotor persiapan upacara peringatan HUT ke-78 RI di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (13/8/2023).

"Nanti ada semacam video conference dengan di IKN, karena di IKN juga ada upacara peringatan 17 Agustus, diadakan juga di IKN pada hari yang sama," kata Bey di Kompleks Istana Kepresidenan, Minggu.

Bey mengatakan, nantinya juga akan ditampilkan interaksi antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pelaksana upacara kemerdekaan di IKN.

Upacara peringatan kemerdekaan di IKN akan dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono.

"Direncanakan seperti itu (ada interaksi antara Istana Kepresidenan di Jakarta dengan di IKN). Kami cek juga nanti jaringan dan sebagainya, apakah memungkinkan atau tidak," ujar Bey.

Lebih lanjut, Bey mengungkapkan bahwa beragam ornamen khas IKN sengaja ditampilkan di Istana Kepresidenan Jakarta untuk memeriahkan HUT ke-78 RI.

"Iya, memang temanya kan tema IKN, jadi semuanya kan bisa dilihat, dari mulai di depan nih tempat foto kan udah IKN, termasuk di sini juga," ungkap Bey.

Saat ditanya apakah upacara peringatan HUT kemerdekaan tahun depan akan dilaksanakan di IKN, Bey mengaku tak bisa memastikan.

Ia mengatakan, hal itu akan disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Semangat bahwa kita memiliki Ibu Kota Nusantara. Kalau kepastiannya nanti Bapak Presiden akan menyampaikan sendiri apakah tahun depan atau bagaimana, nanti Bapak Presiden akan menyampaikan langsung," kata dia.

Baca juga: Viral! Sosok Panglima Pajaji dan Panglima Jilah yang Bersitegang Soal IKN, Keduanya Punya Kesamaan

(*)

Update Ibu Kota Negara

Berita IKN Nusantara

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS