Penyelesaian Kantor Presiden di IKN Nusantara dan Pemindahan ASN ke Ibu Kota Baru

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Inilah target pembangunan kantor presiden di IKN Nusantara diiringi dengan pemantapan ASN ke IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. 

Pembangunan Kantor Presiden, kementerian koordinator, serta beberapa kementerian lainnya akan rampung pada 2024.

Diketahui, saat ini Pemerintah mengebut berbagai pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

Dilansir dari Kontan, hal tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun 2024 yang berlangsung di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Baca juga: FOTO-FOTO: Upacara HUT Kemerdekaan RI di IKN Nusantara, Berlangsung Hikmat dan Cerah

"Kantor presiden, empat kantor kemenko, beberapa kementerian seperti Mensesneg juga akan selesai tahun 2024, termasuk lapangan untuk upacara, mudah-mudahan Juli sudah selesai," ucap dia.

Sementara untuk hunian bagi Aparatur Sipil Negara ASN, TNI, Polri sebanyak 47 tower (menara) akan dimulai pembangunan konstruksinya pada September 2023.

"Kita rencanakan Juli (2024) 12 tower akan selesai dan furnish sehingga bisa segera ditempati secara bertahap oleh ASN yang ditugaskan di IKN," lanjut Basuki.

Sedangkan untuk infrastruktur jalannya, sambung Basuki, sebagian sudah ada yang dikerjakan sekitar 30 persen.

Akses jalan dari Balikpapan menuju IKN ditargetkan selesai pada 2024.

"Progresnya, sekarang ini secara umum ada yang baru mulai dan sudah jalan, sekitar 30 persen mestinya.

Baca juga: Asal Muasal Bendera Merah Putih Raksasa Terpasang di IKN Nusantara, Biaya Pembuatan Rp 300 Juta

Jalan tol yang untuk mempersingkat perjalanan dari Balikpapan ke IKN sudah akan selesai sebagian di 2024," ujarnya.

Pemerintah sendiri menyiapkan anggaran sekitar Rp 40 triliun untuk pembangunan IKN pada 2024.

"(Anggaran IKN Kementerian PUPR) Rp 35,672 triliun, yang Rp 5 triliun buat Kementerian Perhubungan.

Total Rp 40 triliun, yang kami (PUPR) Rp 35,672 triliun yang lainnya lari ke (Kementerian) Perhubungan untuk Bandara VVIP," jelas Basuki.

Sebagai informasi, ASN kementerian yang akan pindah pertama ke IKN adalah Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Baca juga: Cakupan Progres Pembangunan IKN Nusantara Sudah Capai 37 Persen