Konsep Balai Kota IKN Nusantara, Gedung Hijau dan Pintar, Rampung Agustus 2024

TRIBUNKALTIM.CO - Kementrian PUPR akan membangun Balai Kota IKN di tahun 2023 ini.

Balai Kota IKN merupakan kantor setingkat pemerintah provinsi.

Diketahui, IKN Nusantara di Kalimantan Timur akan dikelola Pemerintah Daerah Khusus atau Pemdasus, selevel dengan provinsi.

Lokasinya di Titik Nol Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

Bangunannya didesain 5-6 lantai dengan biaya sekitar Rp 400 Miliar hingga Rp 500 Miliar.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN, Silvia Halim menyampaikan untuk lokasi pembangunan Balai Kota ini, bertepatan di kawasan Titik Nol IKN, Kalimantan Timur.

Saat ini ungkap Silvia Halim, tengah masuk dalam tahap desain oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Sekarang lagi tahap desain dan mungkin habis itu akan tender (proyek kontruksi) oleh (Kemen) PUPR," ujar Silvi.

"Targetnya juga mau mulai dalam tahun ini juga, mungkin kuartal IV ini sudah bisa mulai (dibangun)," imbuhnya.

Pembangunan Balai Kota ini, kata Silvi, akan diselesaikan secara bertahap atau multiyears.

"Tapi yang pasti, targetnya juga di Agustus (2024) sudah ada satu bangunannya (dari Balai Kota IKN) yang sudah jadi," ucapnya.

"Sehingga kita sudah bisa mulai berkantor dan beroperasi dari sana (Balai Kota yang bertepatan di kawasan Titik Nol IKN), sembari kita meneruskan pembangunan (infrastruktur IKN) tahapan selanjutnya," urainya.

Pembangunan Balai Kota IKN tersebut, akan terdiri sekitar 6-7 lantai.

Dengan menyesuaikan konsep desain sebagai standar gedung hijau dan gedung pintar.

Selain itu, Silvia menguraikan, bangunan Balai Kota ini akan mengadopsi transformasi work from anywhere.

Pegawai bisa berinteraksi sekaligus bekerja tidak harus dalam ruangan (kantor, gedung).

"Jadi akan lebih diperbanyak area-area terbuka (area publiknya) untuk mengurangi kebutuhan AC.

Tapi intinya ada energi konservasi, ada energi sumber terbarukan juga," terangnya.

Demikian pembangunan Balai Kota IKN ini, estimasi anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 400 miliar - Rp 500 miliar secara keseluruhan.

Sebagai informasi, nantinya seluruh tempat pelayanan publik akan diintegrasikan tergabung dalam satu gedung Balai Kota IKN tersebut. 

Sementara itu, Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran Rp 40,6 triliun untuk proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Dilansir dari Kompas TV, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, dana tersebut akan difokuskan untuk sejumlah proyek prioritas dalam rangka mendukung perpindahan awal Ibu Kota Negara.

Semisal untuk pembangunan kompleks pemerintahan, perumahaan ASN, termasuk membangun bandara VVIP.

Sri Mulyani juga menjelaskan, proyek IKN Nusantara tidak akan berhenti, mengingat rencana pembangunannya akan berlanjut hingga 2045 mendatang.

"Kita tahu IKN dibangun cukup panjang.

Jadi yang prioritas 2024 dalam rangka perpindahan layak di mana kita bisa melihat pusat pemerintahan dan supporting ditargetkan selesai 2024.

Tapi keseluruhan didesain panjang," ujarnya saat jumpa pers pemaparan RAPBN 2024 dan Nota Keuangan 2024, Rabu (16/8/2023). (*)