Sekprov Kaltim Sri Wahyuni: RPD Provinsi Kaltim 2024-2026 Prioritaskan Delapan Pembangunan

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni menerangkan delapan prioritas sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang akan dilaksanakan Pemerintah Provinsi tahun 2024-2026.

Tercatat ada delapan prioritas pembangunan yang disiapkan serta sangat erat bersinggungan dengan perencanaan pembangunan Pemerintah Pusat menyukseskan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Delapan prioritas tersebut juga sudah disampaikan pada Rapat Pimpinan (Rapim) Pemprov Kaltim baru-baru ini. 

Seluruh pihak, utamanya OPD lingkup Pemprov Kaltim bisa segera menyesuaikan arah dari prioritas pembangunan dimaksud.

Prioritas pembangunan tersebut, pertama peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM) yang mendorong penyerapan tenaga kerja. 

Baca juga: Bupati Hamdam Sebut RPD Bisa Sejalan Misi PPU Jadi Serambi IKN Nusantara

Peningkatan daya saing SDM guna penyerapan tenaga kerja, mengingat Provinsi Kaltim telah ditetapkan sebagai IKN.

Kedua derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan Fasyankes lainnya.

"Prioritas pembangunan ini, pelayanan kesehatan kepada masyarakat menjadi sangat penting. Terutama mencegah penyebaran kasus stunting di Kaltim," terang Sri Wahyuni, Jumat (25/8/2023) mengutip keterangan resminya.

Ketiga, Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan. 

Keempat, Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. 

Kelima, Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem.

Baca juga: Sekprov Sri Wahyuni Sebut Lawatan Komisi II DPR Pastikan 17 Ribu ASN Upacara 17 Agustus 2024 di IKN

"Ini menjadi prioritas yang sangat diperlukan, agar pertumbuhan ekonomi masyarakat semakin baik di Kaltim," tegasnya.

Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan menjadi poin keenam.

Lalu ketujuh yakni, peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik.

"Kita berharap, seluruh prioritas tersebut dapat memberikan nilai manfaat besar bagi masyarakat," ujarnya.

Terakhir, kedelapan yakni sebagai Provinsi yang telah ditetapkan sebagai IKN, maka peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama sangat diperlukan. 

"Dengan begitu, semua pihak tak terkecuali seluruh OPD program kerja yang dibangun dapat diarahkan untuk mendukung pengembangan IKN," tandasnya. (*)