ASN Enggan Pindah ke IKN Nusantara karena Sharing Hunian? Kepala OIKN: Enggak, Sudah Ada List Nama

TRIBUNKALTIM.CO - Sementara Pemerintah terus mengebut pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim), dikabarkan banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang enggan pindah.

Kabarnya, ASN ini enggan pindah ke IKN Nusantara karena harus sharing hunian di Ibu Kota Negara ini.

Terkait kabar ASN enggan pinsah ke IKN Nusantara karena sharing hunian ini dibantah Kepala Otorita IKN (OIKN), Bambang Susantono. 

Senin (28/8/2023) dalam peluncuran Asosiasi ESG Indonesia di Jakarta, Kepala OIKN, Bambang Susantono membantah kabar tersebut. 

Baca juga: Progres Jalan Tol Ruas 5A IKN Nusantara, Ada Jembatan Dirgahayu Sebagai Ikonnya

Baca juga: Bangunan Hijau dan Cerdas, 47 Tower ASN di IKN Nusantara Target Rampung 19 Bulan

Baca juga: Pemerintah Siapkan Skema Menarik Agar ASN Punya Rumah Sendiri di IKN Nusantara

"Enggak ah, banyak (ASN) yang mau pindah (ke IKN)," kata dia ditemui dalam Peluncuran Asosiasi ESG Indonesia, Jakarta, Senin (28/8/2023).

Selanjutnya, Bambang Susantono menjelaskan, hunian dinas AS di IKN Nusantara berbentuk apartemen yang kebanyakan akan diisi pegawai berstatus single atau belum menikah.

Porsinya sebesar 50 persen untuk belum menikah, separuhnya lagi untuk orang yang sudah menikah.

Namun untuk pengaturan huniannya akan diatur oleh Kementerian PUPR, sedangkan kepindahan ASN-nya menjadi ranah Kementerian PANRB.

"Jadi udah ada list namanya segala macam, tinggal nanti kita atur jika sudah tersedia tower apartemennya mereka akan pindah," ujar Bambang.

"(Sebanyak) 50 persen untuk yang single, 25 persen untuk yang couple, tetapi enggak punya anak, baru 25 persen yang punya anak.

Memang yang 50 persen itu untuk yang single sih," katanya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Hunian Sistem Sharing

Sebelumnya, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mengatakan bahwa akan ada 17 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Aparatur Pertahanan dan Keamanan (Hankam) yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara Kalimantan Timur, pada gelombang pertama.

Dilansir dari Tribunnews.com, ASN yang akan dipindahkan berasal dari lintas Kementerian.

“Udah termasuk, ASN kan 12 ribu Hankam ya sekitar 5 ribu,” kata Dhony usai rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (8/3/2023).

Dari total ASN yang akan dipindahkan tempat kerjanya ke IKN pada gelombang pertama, 50 persen diantaranya belum berkeluarga.

Dhony mengatakan, Pemerintah akan menyiapkan hunian bagi ASN yang dipindahkan ke IKN.

Hunian tersebut ditargetkan rampung 2024.

“Nantinya 2024 targetnya itu kita kan sedang bangun rumah dari APBN dibangun untuk sekitar 8 ribuan,” katanya.

Hunian bagi ASN tersebut akan dibangun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Hunian akan dibuat sharing, yang satu bangunannya terdiri dari tiga kamar.

“Jadi kita hitungnya satu unit itu tipe 98 yang paling kecil itu tiga kamar itu bisa sharing, jadi dengan membangun sekitar tiga ribu, dua ribu lima ratus (bangunan)?udah dapet sekitar hampir 8 ribuan (kamar),” katanya.

Untuk hunian sisanya kata Dhony, pemerintah akan menggandeng investor.

“Sisanya kita cari dari investasi dari pelaku usaha,” pungkasnya.

Baca juga: IKN Nusantara Bakal Jadi Prioritas Nasional selama 10 Tahun, Ekonom Ingatkan Kondisi BUMN Karya

Pembangunan Molor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai membangun 47 tower hunian ASN, TNI, dan Polri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, pada September 2023.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menargetkan 47 tower rumah dinas untuk 16.000 ASN, TNI, dan Polri di IKN ini selesai dibangun pada akhir 2024.

Adapun untuk tahap awal, ditargetkan pada Juli 2024 setidaknya 12 tower sudah selesai dibangun dan sudah dilengkapi dengan furnitur sehingga siap dihuni.

"Secara fisik saya mengharapkan di pertengahan, paling cepat pertengahan September ini sudah bisa mulai kayak groundbreaking gitu, sudah bisa mulai pekerjaan," ujarnya saat konferensi pers di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (25/8/2023).

Dia menjelaskan, alokasi anggaran untuk membangun 47 tower hunian ASN di IKN ini sebesar Rp 9,4 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Secara terperinci, alokasi anggaran tahun ini sebesar Rp 3,7 triliun dan sisanya akan dialokasikan ke APBN 2024.

Dia optimistis pengerjaan pembangunan 47 tower hunian ini akan dimulai bulan depan lantaran seluruh paket pengerjaan sudah diteken kontrak oleh para pemegang tender pada hari ini.

"Insya Allah di awal September sudah akan terserap (alokasi dananya), karena ini alokasinya itu sekitar 40 persen ya, ada alokasi 40 persen tahun ini dan 60 persen tahun depan.

Nah, ini awal September sekitar 15 persen akan terserap untuk uang muka pembangunan," jelasnya.

Dia mengungkapkan, dalam proyek 47 tower hunian ASN di IKN ini pihaknya tidak membagi proporsi untuk BUMN dan swasta lantaran pengerjaan menggunakan sistem tender sehingga yang mengerjakan proyek ialah para pemenang tender.

Para pemenang tender yang mengerjakan proyek ini terdiri dari lebih dari satu perusahaan karena dikerjakan secara kerja sama operasional (KSO).

"(Perusahaan) dalam negeri, KSO mereka, ada BUMN dengan swasta," tuturnya.

Baca juga: Daftar Titik Panas Sekitar IKN Nusantara, Potensi Karhutla harus jadi Pertimbangan Pindah Ibu Kota

Molor dari target awal

Iwan mengakui pembangunan 47 tower ini molor dari target semula. Namun, dia berharap proyek ini akan bisa diselesaikan tepat waktu.

"Tantangannya juga luar biasa, tapi saya berharap ini bisa diselesaikan. Ini sebenarnya juga cukup terlambat, karena memang instruksi dan anggaranya juga baru turun ya, jadi baru bisa dimulai," ucap Iwan.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, pembangunan 47 tower rusun ini ditargetkan selesai pada Januari 2024 sehingga pembangunannya dimulai pada Juni-Juli 2023.

"Ini tadi dibahas tentang perumahan. Rumah ASN, TNI dan Polri.

Sudah diputuskan 47 tower yang akan segera dibangun untuk sekitar 16.900 ASN, TNI dan Polri. ASN 11.000 dan TNI-Polri 5.000," ujar usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Senin (30/1/2023).

Basuki bilang, untuk saat ini rumah dinas yang disediakan pemerintah untuk ASN, TNI, dan Polri berupa rusun atau apartemen.

Sebab, ini disesuaikan dengan konsep IKN sebagai kota hutan (forest city).

"Nanti, setelah itu baru mungkin ada (rumah) tapak yang bisa dibeli. Tapi, yang ini untuk ASN, TNI, dan Polri yang berdinaskan ke sana," ucap Basuki.

Kendati demikian, dia memastikan rusun yang dibangun berukuran besar sehingga dapat menampung ASN beserta keluarganya.

Dia menyebutkan, pembangunan hunian ketiga instansi tersebut akan dimulai pada tahun ini, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9,4 triliun.

"Kalau dalam jadwalnya kalau supaya selesai 2024 ya Juni-Juli (2023) harus sudah mulai bekerja," ucap Basuki.

Sedangkan, jumlah ASN, TNI, dan Polri yang akan dipindahkan ke IKN hingga tahun 2024 mencapai 16.900 orang.

Baca juga: Pembangunan IKN Nusantara Bakal Jadi Program Prioritas, Ekonom Ingatkan Proporsi APBN dan 3 Risiko

(*)

Update Ibu Kota Negara

Berita IKN Nusantara