IKN Nusantara Bakal Jadi Prioritas Nasional selama 10 Tahun, Ekonom Ingatkan Kondisi BUMN Karya

TRIBUNKALTIM.CO - Saat ini Pemerintah tengah mendorong revisi UU IKN yakni UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN Nusantara.

Revisi UU IKN yang mengatur tentang IKN Nusantara ini sudah dibahas Pemerintah dan DPR di mana ada 10 poin yang akan direvisi.

Salah satu yang kemudian mendapat kritik dari ekonom adalah mengenai keberlanjutan IKN Nusantara yang akan rencananya akan dijadikan program prioritas nasional selama 10 tahun.

Menurut ekonom ada sejumlah konsekuensi jika kemudian IKN Nusantara jadikan program prioritas nasional selama 10 tahun.

Dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, terdapat tiga risiko apabila pembangunan IKN ditetapkan menjadi program prioritas nasional hingga 10 tahun ke depan. 

Pertama, tidak ada jaminan meski diikat UU proyek IKN akan dilanjutkan 10 tahun ke depan.

Menurutnya, setiap pemerintahan yang baru di 2024 bisa saja menganulir UU IKN.

Misalnya, lewat penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) apabila ada urgensi realokasi anggaran lain yang dianggap prioritas atau mempertimbangkan situasi ekonomi. 

“Toh, revisi UU IKN yang berjalan sangat cepat juga menunjukkan adanya ketidaksiapan dalam penyusunan regulasi,” ujar Bhima saat dihubungi Kontan, Selasa (22/8). 

Kedua, aturan wajib 10 tahun pembangunan IKN sebagai proyek strategis nasional juga berisiko tinggi memakan banyak anggaran khususnya pada pos infrastruktur di APBN.

Padahal ada urgensi pembangunan infrastruktur untuk menurunkan biaya logistik dan menjaga ketahanan pangan. 

“Akibatnya program infra lain bisa di nomorduakan,” ungkap Bhima. 

Ketiga, Bhima mengingatkan soal risiko yang bisa saja terjadi pada BUMN karya yang menggarap pembangunan IKN. 

Baca juga: Daftar Titik Panas Sekitar IKN Nusantara, Potensi Karhutla harus jadi Pertimbangan Pindah Ibu Kota

“Apabila proyek strategis nasional IKN akan dibebankan ke penugasan BUMN, harap hati hati soal dampak ke likuiditas dan kinerja keuangan BUMN karya maupun bank BUMN,” ucap Bhima. 

Masalah Utama Pendanaan