GNPIP Berhasil Turunkan Inflasi Pangan Mesti Harus Tetap Waspada El Nino

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) tahun 2023 dilakukan Kick Off (memulai) dengan tema Kaltim Berdaulat Pangan.

Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim bersama seluruh stakeholder terkait, melaksanakan GNPIP di Demplot Kodim 0901, Jalan HM Rifadin, Harapan Baru, Samarinda Seberang, Selasa (29/8/2023).

Kick off ditandai dengan penyiraman pohon cabai oleh Wagub Hadi Mulyadi bersama Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim, Danrem 091/Aji Surya Natakusuma.

Kemudian penyerahan bibit cabai kepada Kodim, dilanjutkan penanaman cabai bersama-sama di Demplot Kodim 0901.

Inflasi pangan nasional sendiri berhasil ditekan melalui kegiatan yang sama pada tahun 2022.

Data yang dihimpun, penurunan tingkat inflasi pangan dari 11,47 persen (yoy) pada Juli 2022 menjadi 5,61 persen (yoy) pada Desember 2022.

Baca juga: Mendikbud Umumkan Skripsi tak Wajib Bagi S1, Nadiem Makarim: Kaprodi Tentukan Tugas Akhir yang Pas

GNPIP dapat mengatasi tantangan tekanan harga global dan gangguan pasokan pangan dengan berbagai inovasi program unggulan.

Keberhasilan tidak terlepas dari peran serta dan kerjasama semua pihak baik di tingkat nasional maupun daerah.

Di Bumi Etam, inflasi tahun 2022 tercatat sebesar 5,35 persen (yoy), yang sebagian besar dipicu oleh kenaikan BBM dan LPG serta kelangkaan minyak goreng.

Wagub Hadi Mulyadi memberikan apresiasi kepada Perwakilan Bank Indonesia Kaltim yang bekerjasama dengan TNI serta TPID Kaltim menginisiasi dan melaksanakan GNPIP.

"Alhamdulillah, hari ini kita melaksanakan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan yang di inisiasi oleh Perwakilan Bank Indonesia Kaltim," sebutnya.

Ditambahkannya, salah satu faktor penyebab inflasi itu adalah kurangnya pasokan komoditas cabai.

Baca juga: DPR RI Tekankan Implementasi Nilai Karakter Kebangsaan Bentuk Merdeka Belajar di Diskusi Pendidikan

"Kita bekerja sama TNI akan menanam 55.000 cabai se Kaltim, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian penting dalam pengendalian pangan di Indonesia, khususnya dalam rangka membangun Kaltim berdaulat pangan," terangnya.

Hadi Mulyadi, berharap gerakan tanam ini tidak hanya sekedar komoditi cabai, tapi ada komoditas lain seperti sayur-sayuran dan tanaman pangan lainnya.

"Yang terindikasi membuat inflasi itu adalah cabai, makanya saya berpesan kepada seluruh masyarakat Kaltim untuk membiasakan bercocok tanam. Apapun yang bisa kita tanam, kita tanam, dan itu pasti bermanfaat untuk kita semua," harapnya.

Sementara, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Kaltim, Budi Widihartanto turut mengapresiasi kerja nyata serta sinergitas baik semua pihak, utamanya keterlibatan dalam pengendalian inflasi.

“Capaian pengendalian inflasi pada tahun 2022 harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus berkomitmen dan berinovasi dalam menjaga kestabilan harga pangan, khususnya dalam menghadapi kondisi cuaca tidak kondusif saat ini yang berpotensi mengurangi produktivitas pertanian,” ujarnya.

Tercatat pada Juli 2023, tingkat inflasi di Provinsi Kaltim tercatat melandai 3,56 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan periode Juni 2023 sebesar 3,76 persen (yoy).

Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat inflasi Provinsi Kaltim tetap berada pada rentang target inflasi, yaitu 3±1 persen (yoy) sejalan dengan terjaganya tingkat inflasi inti dan inflasi IHK Nasional.

Normalisasi distribusi komoditas barang kebutuhan masyarakat di Provinsi Kaltim dari daerah pemasok dan penguatan program kerja TPID se-Provinsi Kaltim melalui GNPIP merupakan penyokong terjaganya inflasi.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian inflasi di Kaltim perlu untuk terus ditingkatan dan dilakukan secara konsisten.

"Di sisi lain, terdapat potensi peningkatan tekanan inflasi yang bersumber dari peningkatan konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa sebagai dampak IKN serta risiko fenomena el Nino sehingga menyebabkan kondisi cuaca yang kurang kondusif dapat berdampak terhadap gangguan produksi dan rantai distribusi pada komoditas kebutuhan masyarakat dari daerah pemasok," beber Budi.

"Kerentanan tekanan inflasi diharapkan dapat berkurang seiring dengan upaya yang lebih baik dalam pengendalian inflasi pangan melalui program strategis TPID Provinsi Kaltim," imbuhnya. (*)