Pilpres 2024
Wasekjen Demokrat Irwan tak Dukung Capres Anies Baswedan karena Tidak Jujur
Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim tersebut, bahwa keputusan untuk keluar dari barisan KPP karena Anies Baswedan
Penulis: Mohammad Fairoussaniy | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Partai Demokrat hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dan mencari mitra koalisi baru untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Diketahui, Rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jumat (1/9/2023) sore.
Yakni membahas sikap setelah adanya kabar Anies Baswedan secara sepihak berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Wasekjen DPP Partai Demokrat, Irwan dihubungi, menegaskan bahwa telah ada keputusan terkait sikap yang diambil.
Baca juga: Kader Demokrat Kaltim Marah pada Putusan Paslon Pilpres 2024 Anies Baswedan-Cak Imin
"Sudah ada bahwa Demokrat akan mencari mitra koalisi yang baru. Jadi, Demokrat keluar dari koalisi perubahan dan persatuan," tegasnya, Jumat (1/9/2023) sore.
Ditegaskan pria yang juga menjabat Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim tersebut, bahwa keputusan untuk keluar dari barisan KPP karena Anies Baswedan yang malah memihak di luar koalisi.
Sikap Demokrat tegas bahwa tak mendukung Capres yang dilamarnya Januari 2023 lalu tersebut.
Karena dianggap tak jujur dan mengkhianati apa yang telah dikomunikasikan selama ini bersama ketua umum partai koalisi.
Baca juga: SBY Akui Demokrat Usung Anies Adalah Keputusan Salah, Pembelotan NasDem Sudah Tercium Sejak Lama
"Keluar koalisi dan tidak akan mendukung Anies Baswedan, tidak jujur, berkhianat pada komitmen, berkhianat pada apa yang dia lakukan," kata Irwan.
Terkait menentukan sikap usai keluar koalisi, diungkapkan Irwan bahwa Demokrat tidak akan buru-buru.
Saat ini Demokrat akan fokus menyemangati kader-kader yang kecewa dikhianati.
"Sehingga pasca keluar ini kita perkuat konsolidasi internal, dalam waktu yang tepat kita akan mengumumkan langkah berikutnya," tukasnya.
Baca juga: PPP Ajak PKS dan Demokrat Gabung PDIP, Peluang Sandiaga Uno Jadi Cawapres Ganjar Makin Besar
Irwan kembali menegaskan, terkait calon wakil presiden, Demokrat tidak sekalipun pernah menyodorkan Ketua Umum mereka Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi pendamping Anies Baswedan.

Menurutnya, Anies Baswedan sendiri yang memilih AHY sebagai calon wakil presiden yang akan mendampinginya di Pilpres 2024.
Termasuk ada surat tangan Anies untuk meminta AHY mendampinginya.
"Selama ini di koalisi kita tidak pernah mendorong AHY sebagai Cawapres. Justru permintaan Anies yang dia khianati sendiri," ujarnya.
Sikap mantan gubernur DKI Jakarta bersama Partai Nasdem saat mengambil keputusan sepihak juga dinilai jauh dari etika politik yang baik.
Baca juga: Moeldoko Ajukan PK, DPD Demokrat Kaltim: AHY Tetap Pimpinan Sah
Akhirnya, Demokrat akan mencari mitra koalisi baru dengan isu perubahan dan persatuan.
Komunikasi dengan parpol lain, diakui Demokrat sangat terbuka.
Beberapa kali juga sudah berkomunikasi sebelumnya dengan para petinggi partai dari koalisi lainnya.

Tentu koalisi baru juga melihat, apa yang pernah dikomunikasikan sebelumnya.
Demokrat sudah komunikasi sebelumnya dengan Pak Prabowo, didatangi Pak Airlangga, Cak Imin juga Mbak Puan.
"Menurut saya untuk menentukan koalisi baru yah akan bicaranya pada komunikasi yang pernah dilakukan sebelumnya," tandas Irwan.
"Melanjutkan yang sudah baik, dan memperbaiki yang belum baik. Kita bersyukur ditunjukan lebih cepat. Karena kalau yang memimpin bangsa ini tidak amanah tidak memegang komitmennya gimana nanti memimpin bangsa ini," sambungnya.
(*)
PTUN Putus Gugatan PDIP soal Pencalonan Gibran pada 10 Oktober, Bagaimana Nasib Pelantikan Wapres? |
![]() |
---|
Pelantikan Presiden 2024 Kapan? Jadwal Resmi dari KPU dan Lokasi, Prediksi Kabinet Prabowo-Gibran |
![]() |
---|
Kapan Prabowo Dilantik Menjadi Presiden dan Gibran Jadi Wakil Presiden ke-9 RI? Ini Jadwal Resmi KPU |
![]() |
---|
Refly Harun Ejek Anies yang Pilih Istirahat Usai Pilpres 2024, Masa Pemimpin Perubahan Rehat? |
![]() |
---|
'Kebetulan', Kata Ketua Baleg Soal UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Menteri |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.