Ibu Kota Negara

Inilah Tantangan Sulit Pembangunan IKN Nusantara Selepas Jokowi Lengser

Inilah tantangan sulit pembangunan IKN Nusantara selepas Jokowi lengser dari kursi presiden.

Dok. Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Johannesburg, Afrika Selatan pada Kamis (24/8/2023) - Inilah tantangan sulit pembangunan IKN Nusantara selepas Jokowi lengser dari kursi presiden. 

Terutama pusat finansial itu yang paling long lasting," ujarnya dalam diskusi publik Akademi Jakarta, pada Kamis (31/08/2023), seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Delik Hudalah kemudian mengambil contoh penghentian dollar atau dedolarisasi.

Mungkin saja dilakukan, namun hasilnya tidak dalam satu atau dua dekade.

Jangankan dedolarisasi, menurutnya poundsterling pun masih menjadi mata uang yang kuat.

Padahal Inggris bukan lagi negara adidaya.

"Itu adalah legasi dia (Inggris) ketika abad ke-18 sebagai adidaya, efeknya itu yang paling lama adalah finansial, sehingga mata uangnya masih berharga," tandasnya.

Delik Hudalah pun mengatakan bahwa pembangunan IKN sebagai legasi politik yang keras, berupa bangunan kota, dan proyek jangka panjang.

Maksudnya, relatif lebih sulit dan bisa kontroversial untuk diwujudkan, dalam artian tantangannya banyak.

"Kalau saya perlu juga melihat dimensi soft dari legasi ini.

Sebetulnya untuk semua pemimpin perlu juga mempertimbangkan bagaimana meninggalkan warisan itu yang bersifat soft, ideologi, kepercayaan, nilai tertentu, yang dicetuskan oleh kelompok tertentu yang mungkin juga bisa diasosiasikan dengan IKN," terangnya.

Pembangunan IKN sebagai legasi politik bisa terus berlanjut pasca era Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2024 mendatang.

Baca juga: Konglomerat Naga Kompak Investasi IKN Nusantara, Sinarmas Susul Ciputra, Salim Grup dan Agung Sedayu

Namun, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan dan diperhatikan.

Pertama, dari segi mekanisme kelembagaan formal.

Misalnya jika regulasi IKN bisa lebih berkualitas secara substansi dan prosedur mungkin akan lebih sulit digoyahkan setelah 2024.

"Tapi kalau sebaliknya, tentu akan bisa digoyah," katanya.

Halaman
1234
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved