Inilah Tantangan Sulit Pembangunan IKN Nusantara Selepas Jokowi Lengser

Kedua, dari segi mekanisme informal, tingkat soliditas kelompok koalis yang mendukung pasca Pemilu 2024.

"Terakhir, penetrasi budaya yang lebih kelembagaaan, bukan sekedar ritual.

Jadi bagaimana institusi kemasyarakatan bisa dimobilisasi untuk memperkokoh ini (legasi IKN) pasca Pemilu 2024," pungkasnya.

ASN Enggan Pindah?

Sementara itu, pemindahan ASN (Aparatur Sipil Negara) dari Jakarta ke IKN Nusantara direncanakan akan dilaksanakan mulai 2024.

Namun, berkembang isu ASN enggan pindah ke IKN Nusantara.

Isu ASN enggan pindah ke IKN Nusantara karena ada kabar sharing hunian.

Kabar ini dibantah oleh Kepala Otorita IKN Nusantara, Bambang Susantono.

Baca juga: Dubes Kazakhstan Sebut Green Forest City IKN Nusantara Jadi Konsep Paling Menarik Bagi Investor

Senin (28/8/2023) dalam peluncuran Asosiasi ESG Indonesia di Jakarta, Kepala OIKN, Bambang Susantono membantah kabar tersebut. 

"Enggak ah, banyak (ASN) yang mau pindah (ke IKN)," kata dia ditemui dalam Peluncuran Asosiasi ESG Indonesia, Jakarta, Senin (28/8/2023).

Selanjutnya, Bambang Susantono menjelaskan, hunian dinas AS di IKN Nusantara berbentuk apartemen yang kebanyakan akan diisi pegawai berstatus single atau belum menikah.

Porsinya sebesar 50 persen untuk belum menikah, separuhnya lagi untuk orang yang sudah menikah.

Namun untuk pengaturan huniannya akan diatur oleh Kementerian PUPR, sedangkan kepindahan ASN-nya menjadi ranah Kementerian PANRB.

"Jadi udah ada list namanya segala macam, tinggal nanti kita atur jika sudah tersedia tower apartemennya mereka akan pindah," ujar Bambang.

"(Sebanyak) 50 persen untuk yang single, 25 persen untuk yang couple, tetapi enggak punya anak, baru 25 persen yang punya anak.