Cara Bupati Kubar FX Yapan Kenalkan Budaya Sejak Dini, Lebih Bangga jika Orang Dayak yang Menari

Setelah saya jadi Bupati baru saya merasakan sebagai pelaksana, kita duduk bersama kita sepakat bahwa membangun ini bukan karena kepentingan tetapi kebutuhan.

Karena ini kebutuhan ayo kita lihat di lapangan, kita buat pemetaan. Sehingga selama ini kita melihat prioritas dan super prioritas, nah itulah kita melihat mereka membutuhkan jalan akses menuju ke kampung-kampung.

Kembali ke akses jalan. Jalan ke Kampung - kampung justru lebih bagus karena pak Bupati punya keleluasaan anggaran. Jalan ke kampung lebih bagus daripada jalan nasional. Itu bagaimana pak ?

Ini tanggung jawab kita terhadap jalan Kampung itu.

Ini problematik ketika soal birokrasi. Karena ini statusnya jalan nasional nggak boleh dikerjakan oleh Provinsi, sementara provinsi juga tidak bisa selalu mengawasi sampai di sini juga?

Iya, itu karena sudah ketentuan dari pusat mau tidak mau kita harus ikuti, tetapi secara logikanya ini kewenangan provinsi, ini kewenangan pusat.

Mereka provinsi dan pusat tidak hari-hari lewat di situ, yang lewat di situ adalah orang Kutai Barat. Tapi bagaimana dengan kewenangan kita tidak bisa membangun itu.

Contoh sekarang pembangunan jalan menuju rumah sakit (HIS) ke Melak itu provinsi punya. Itu rusak berat menuju rumah sakit itu.

Saya mau bangun itu tidak bisa karena itu kewenangan provinsi. Saya juga tidak menyesalkan orang provinsi, mungkin dianggapnya itu belum prioritas.

Atau barangkali orang di Kutai Barat harus bertarung (secara politik) di provinsi dan menguasai provinsi ? Itu bagaimana kira-kira ?

Saya kira kita wakil memang banyak dari Kutai Barat ada beberapa yang duduk di DPRD Provinsi, di legislatifnya, nah eksekutifnya ini yang masih belum ada.

Bagaimana jika menjadi nakhoda di Kalimantan Timur?

Kalau kita bicara itu, semuanya ada kesempatan. Cuma untuk menangnya, belum tentu.

Pertanyaan terakhir ke Pak Bupati, apa yang kira-kira bisa disampaikan kepada masyarakat Kutai Barat?

Saya di dunia politik ini mulai tahun 1999. Ketika itu saya di Tenggarong di legislatif tahun 99 saya jadi ketua komisi A waktu itu. Dan sempat kami memilih pak Syaukani jadi Bupati Kukar.

Nah ketika Kutai Barat mekar, Saya minta pindah ke beliau. Beliau melarang waktu itu, cara mengurus daerah baru tidak segampang yang kita pikir.

Saya bilang maaf Pak Bupati kalau kita pikir finansial nya okelah memang benar, Tapi Saya mau mengabdi di tanah kelahiran saya.

Dan rupanya di situ Pak Bupati Syaukani merasa tersentuh hatinya, dia mengikhlaskan, lalu yang pindah itu kami bertiga, saya, pak Joan Jenal dengan pak Ardiansyah Sulaiman, Bupati Kutim yang sekarang ini.

Pindahlah, lalu tahun 2004 saya ketua DPR, 2009 ketua DPR, 2014 ketua DPR. Wah capek juga, lalu coba ke legislatif, kebetulan Tuhan mempercayai, masyarakat juga.

Setelah saya merasakan ini luar biasa, sehingga saya berupaya mengubah sistem, mindset sehingga baru bisa WTP (wajar tanpa pengecualian).