Kondisi Kecamatan di Krayan Nunukan Terisolasi, Distribusi Logistik Terputus

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN – Keadaan wilayah kecamatan-kecamatan yang ada di Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara terkendala. 

Lantaran infrastruktur dalam kondisi buruk, jalan rusak parah tidak bisa dilewati kendaraan bermotor. 

Tentu saja hal ini merugikan masyarakat di Krayan Nunukan. Kontan saja, warga setempat mengadu ke gedung dewan wakil rakyat yang ada di Tanjung Selor, ibukota Provinsi Kalimantan Utara. 

Sejumlah tokoh masyarakat Krayan Kabupaten Nunukan, mengadu ke DPRD Kaltara di Tanjung Selor. 

Baca juga: Pemdes Muara Pasir Kerap Terima Keluhan Soal Jalan Rusak, Berimbas ke Fasilitas Kesehatan Warga

Mewakili warga, para tokoh masyarakat ini menyampaikan keluhan terkait kondisi jalan di wilayah perbatasan itu yang rusak parah.

Disampaikan Sekretaris Adat Besar Dayak Lundayeh Krayan, Gat Kaleb dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan para DPRD Kaltara.

Keadaan jalan lingkar Krayan yang menghubungkan Kecamatan Krayan dengan Krayan Selatan dan Krayan Tengah saat ini mengalami putus total. Utamanya bagi kendaraan roda empat.

Kondisi jalan yang rusak parah ini, kata Gat, membuat distribusi logistik kebutuhan masyarakat, seperti sembako, BBM (bahan bakar minyak) dan lain-lain jadi terhenti.

Baca juga: Anggaran Minim Jadi Alasan Gubernur Kaltim Isran Noor tak Bisa Perbaiki Jalan Rusak di Kubar

Menyikapi kondisi itu, yang menjadi alasan sejumlah tokoh masyarakat dari Krayan datang mengadu ke DPRD Kaltara.

Gat mengatakan, kondisi di Krayan saat ini betul-betul sudah stagnan.

Sehingga pendistribusian logistik seperti sembako dan BBM sudah tidak bisa berjalan seperti biasanya.

“Dan ini berdampak kepada sektor-sektor lain, seperti lampu dari PLN mati dan seterusnya,” ujar Gat Kaleb.

Atas kondisi ini, pihaknya mendesak agar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan Kaltara tahun 2023 ini ada ‘suntikan’ pembiayaan yang layak dialokasikan untuk penanganan kondisi jalan Lingkar Krayan saat ini.

Baca juga: Dinas PUPR Perkim Kaltara Masih Hitung Biaya Buka Jalan Baru Hubungkan Krayan Induk-Krayan Selatan

Tak hanya itu, lanjut pria yang juga anggota DPRD Nunukan ini, pihaknya juga mengharapkan ada komitmen dari Pemprov Kaltara untuk mengalokasikan anggaran untuk melanjutkan penyelesaian penanganan salah satu infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan provinsi di wilayah perbatasan ini.

“Kalau tidak dianggarkan lagi untuk lanjutannya di 2024, itu akan jadi lumpur kembali. Karena kalau curah hujan tinggi, kalau hanya sebatas tanah saja, itu akan menjadi lumpur,” ungkapnya.