Berita Kukar Terkini

Mengenal Mal Pelayanan Publik Kukar Hasil Terobosan Bupati Edi dan Wakil Bupati Rendi

MPP menjadi salah satu inovasi yang diperuntukan untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat secara prima

TRIBUNKALTIM.CO/HO
Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin berkesempatan melakukan tinjauan ke MPP Kukar. Kedatangannya untuk memastikan seluruh pelayanan dilakukan secara maksimal sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.TRIBUNKALTIM.CO/HO 

Diresmikan langusng oleh Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kukar Sunggono pada akhir tahun 2022 lalu.

430 Layanan Publik Ada di MPP

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kini sudah menyajikan wadah berlangsungnya kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi secara terpusat di Mal Pelayanan Publik (MPP).

MPP yang ada di Kabupaten Kukar sudah mulai dioperasikan bagi masyarakat umum sejak awal tahun 2023.

Melalui MPP, masyarakat bisa mengakses dan mengurus semua keperluan pelayanan publik atau pelayanan administrasi di satu tempat.

Lokasi gedung MPP Kabupaten Kukar terletak di komplek Kantor Bupati Kukar, di Jalan Robert Wolter Monginsidi, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong.

Baca juga: Imigrasi Samarinda Kembali Akan Buka Layanan Paspor di Mal Pelayanan Publik Kutai Timur

Gedung tingkat dua seluas 2.200 m⊃2; ini bisa memberikan banyak pelayanan yang bisa diakses masyarakat. MPP bahkan sudah menyediakan 430 layanan publik dari 28 entitas pelayanan publik.

Seperti layanan pajak, imigrasi, pembuatan paspor, notaris, kesehatan, kantor pos, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, perbankan, layanan usaha, pembuatan KTP, pendaftaran nikah, hingga penyediaan wadah melangsungkan akad nikah.

Sejak dibuka secara resmi pada bulan Februari lalu, jumlah pengunjung di MPP Kukar terus meningkat. Awalnya hanya puluhan orang, lalu bertambah hingga 400an orang per hari.

“Pengunjung MPP semakin meningkat, ratusan per hari untuk semua layanan. Layanan paling banyak diakses adalah pajak, imigrasi, samsat, dan dukcapil,” kata Kepala DPMPTSP, Alfian Noor.

Ia menambahkan, indeks kepuasan publik MPP sudah mencapai 93,11 persen dengan delapan variabel yang bisa dipenuhi dengan baik, kategori A+.

Pengunjung yang datang mendapatkan layanan publik biasanya akan diberikan kuisioner sebagai umpan balik layanan yang diberikan.

Selanjutnya, pelayanan di MPP akan diubah menjadi digital secara keseluruhan, utamanya layanan kesehatan. Ia mengatakan, akan mencoba dengan teknologi metaverse. (*)

 

 

Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved