DPRD Balikpapan akan Monitoring Perkembangan Proyek Pembangunan Bendali Ampal Hulu

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan terus memonitoring perkembangan pembangunan Bendungan Pengendali (Bendali) Ampal Hulu Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Di mana, pembangunan tersebut telah memasuki tahapan administrasi dalam proses masa sanggah 14 hari oleh pihak Satgas fisik Badan Pertanagan Negara (BPN) Kota Balikpapan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Fadlianoor, mengatakan rencana pembangunan Bendali Ampal Hulu ini dibangun untuk menuntaskan masalah banjir di Kota Balikpapan.

"Sehingga kita akan terus monitor dalam proses masa sanggah ini. Apakah ada tumpang tindih lahan, atau ukuran (tanah) belum sesuai," ujarnya.

Baca juga: Daftar Caleg PDIP untuk DPRD Balikpapan Pemilu 2024 di Dapil 1 - 6, Nama Lengkap dan Nomor Urut DCS

Baca juga: Komisi I DPRD Balikpapan Rancang Perda Wawasan Kebangsaan Cinta Tanah Air

"Tugas BPN yang akan menyelesaikan (proses masa sanggah). Setelah 14 hari masa sanggah, baru ada apraisal dan pembayaran (pembebasan lahan)," jelasnya.

Fadlianoor menerangkan, jika ada ditemukan sanggahan masyarakat, pihak Kelurahan akan berkoordinasi dengan pihak BPN dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU).

"Kalau ada masalah (sangketa, klaim ahli waris) nanti urusannya konsinyasi yang kita serahkan ke BPN," ulasnya.

Baca juga: DPRD Balikpapan Ingin Pastikan Pemakaman Covid-19 tak Tumpang Tindih Lahan Milik Warga

"Jangan sampai ada masalah kecil sehingga masyarakat dirugikan. Agar proyek tetap berjalan sesuai dengan visi misi Wali Kota untuk mengurangi debit banjir di Balikpapan," pungkasnya. (*)