Pemerintah Desa dan BPD se Muara Kaman Kukar Ikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas

Sehingga apa yang diharapkan melalui kegiatan Bimtek tersebut khususnya terkait peningkatan kapasitas pemerintahan desa bisa terwujud kearah yang lebih baik lagi.

Baca juga: Pemkab Kukar Gandeng Universitas Telkom Bandung Kembangkan SDM Bidang Teknologi Informasi

Bimtek tersebut bisa menyasar empat agenda pemerintah daerah seperti arah kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kukar, pengelolaan keuangan desa, pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa dan BPD, serta koordinasi dan evaluasi terkait Alokasi Dana Desa (ADD) tahap dua, dan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (BKKD) tahap satu.

"Semoga kedepan setelah mengikuti Bimtek ini tidak ada lagi pertanggungjawaban ADD nya yang tidak di polah sorang (kerjakan sendiri-red)," ujar H Sunggono

Menurutnya, peran pemerintah daerah melalui Dinas PMD tidak lain adalah guna memastikan apa yang telah direncanakan pemerintah desa mampu dilaksanakan.

Dan mampu di pertanggungjawabkan, yang dalam prosesnya ada hal yang tidak di fahami agar melakukan koordinasi, konsultasi dan komunikasi agar dalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa berpedoman pada aturan yang berlaku.

Baca juga: Bupati Edi Damansyah Mutasi 7 Nama Kepala OPD di Pemkab Kukar

Lebih lanjut, H Sunggono mengatakan Pemkab Kukar dalam upaya percepatan pembangunan, direalisasikan melalui agenda program Dedikasi yang tercantum dalam RPJMD Kukar.

Menurutnya terdapat beberapa program yang berorientasi atau menyasar pada kepentingan desa dan masyarakat desa, yang dikoordinasikan melalui Dinas PMD) Kukar, di antaranya:

- Program Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA);

- Program Aparatur Negara Bahagia;

- Program Kukar Bebaya;

- Program Keluarga Peduli Kesehatan;

- Program Pembangunan Pertanian Berbasis Kawasan;

- Program Air Bersih Desa;

- serta Program Terang Kampongku.

Sementara itu, berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, Pemkab Kukar melalui Dinas PMD Kukar dikatakan H Sunggono telah melaksanakan layanan keuangan secara online melalui beberapa aplikasi seperti:

- Sistem Keuangan Desa Online (SISKEUDES-ONLINE);

- Sistem Pencairan Keuangan Desa (SIPACAR-KUDA);

- serta Aplikasi Transaksi Pembayaran Keuangan Pemerintah Desa (ATKPDES).

Diharapkan dengan hadirnya berbagai aplikasi tersebut maka pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan.

"Menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa akan lebih baik dan terkendali," pungkasnya.

(*)